Lompat ke isi utama

Mewujudkan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Lokakarya Nasional Tentang UNCRPD, 11-12 JUNI, SHANGRILA HOTEL

Sejak tahun 2011, Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang meratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas, namun demikian, pengakuan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum tercermin baik di tingkat pemerintah pusat hinggak ke daerah. Untuk mendorong percepatan implementasinya, Konsorsium Nasional untuk Hak-Hak Difabel (KONAS Difabel), bekerjasama dengan Persatuan Penyandang Disabilitas (PPDI) melalui dukungan AIPJ dan UNESCO menggelar lokakarya nasional yang melibatkan berbagai pihak yang bertanggungjawab atas pemenuhan hak yang diamanatkan dalam konvensi.

Shuaib Chalklen, pelapor khusus PBB untuk isu disabilitas, saat ini berada di Indonesia dalam rangka melihat langsung kemajuan implementasi konvensi hak penyandang disabilitas di Indonesia, dan akan berbagi gagasan terkait implementasi konvensi dan keberhasilannya di berbagai Negara di dunia. “Bagi Saya, salah satu indicator yang paling penting adalah jumlah penyandang disabilitas yang dapat terserap di pasar kerja. Jumlah tersebut membantu saya memberikan gambaran atas kemajuan Negara dalam menghormati dan melindungi hak penyandang disabilitas.”, menurut Mr. Chalklen.  “Menurut undang-undang, setiap warga negara mempunyai hak yang sama atas pekerjaan. Tapi kenyataannya, pemerintah sama sekali tidak memberi contoh untuk memulai melakukannya sebelum menghimbau kepada sector swasta!”

Lokakarya ini diharapkan dapat menjadi wadah konsolidasi untuk merumuskan aksi bersama, serta membangun komitmen bersama dan strategi dalam rangka memenuhi kewajiban internasional Negara.

“Difabel dan berbagai kelompok masyarakat sipil telah melakukan banyak inisiatif dalam rangka mendorong implementasi CRPD, dan dukungan dari berbagai pihak pun mulai terlihat. Untuk semakin memajukannya, yang kita butuhkan saat ini adalah koordinasi lintas sector yang lebih baik”, menurut Joni Yulianto, direktur SIGAB (slaah satu organisasi difabel). Indonesia terikat secara hokum dengan adanya ratifikasi CRPD ini, dan bertanggungjawab untuk merealisasikan pemenuhannya”.

Risnawati Utami, ketua KONNAS Difabel mengatakan “Penyelenggaraan program-program pemberdayaan serta pembuatan kebijakan terkait penyandang disabilitas saja tidaklah cukup, dan pemerintah perlu menekankan partisipasi penuh bagi penyandang disabilitas mulai dari tahap perencanaan sampai dengan monitoring serta evaluasinya.”

Lokakarya nasional ini didukung oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), the Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan UNESCO.

 

 

 

The subscriber's email address.