Lompat ke isi utama
Pertemuan Special Rapporteur on Disability dengan Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)

Observasi lapangan PRB, Pelapor Khusus Isu Disabilitas, Mr. Shuaib Chalklein bersama Arbeiter Samariter Bund (ASB)

YOGYAKARTA. SOLIDER. Setelah pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DIY, perjalanan selanjutnya adalah Observasi Lapangan tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB) bersama ASB. Pertemuan yang bertempat di Rumah Makan Timbul Roso, Pakem, Sleman (7/6/2013) menghadirkan beberapa DPO, kader binaan ASB, Difabel dan keluarga Difabel.  Pertemuan dipimpin oleh Allex, Project Manager from ASB.

Dalam uraiannya, Allex menyampaikan program kegiatan ASB. Salah satu program yang disampaikan adalah bahwa Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), bekerja di Indonesia sejak 2006 dan mengadakan pendidikan Pengurangan Resiko Bencana kepada anak-anak dengan disabilitas. Hal ini termasuk bekerja dalam 113 sekolah di Yogyakarta dan 60 sekolah khusus dan mengadakan pelatihan bagi ratusan anak-anak dengan disabilitas yang belum bersekolah.

Dalam kesempatan tersebut Allex menunjukkan program yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dan anak-anak dengan disabilitas yang belum sekolah. Allex mempresentasikan dengan gambar cara-cara perlindungan terhadap kejadian bencana gempa. Gambar-gambar yang menunjukkan anak-anak yang berlindung di bawah meja sekolahnya, berlindung dengan tasnya ketika anak berada dalam kelas. Jika di luar sekolah, gambar anak berlindung di bawah kolong tempat tidur, berlindung dengan bantal, helm. Demikian sosialisasi yang diharapkan akan menjadi sebuah pola yang dipahami anak-anak dan refleks dilakukan ketika bencana gempa datang untuk pengurangan resiko terhadap dampak gempa.

Selanjutnya dalam paparannya, Project Manager ASB itu menyampaikan, ASB dalam kerjasamanya dengan Departemen Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta, telah memprakarsai sebuah proyek yang didanai oleh the European Union 1, untuk membentuk sebuah kerangka kerja bagi penerapan pendidikan inklusif. Departemen Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta dan ASB juga bekerjasama dengan 5 distrik Departemen Pendidikan di Provinsi Yogyakarta. Yaitu: Bantul, Sleman, Kota Yogyakarta, Gunung Kidul dan Kulon Progo.

Beberapa pertimbangan tersebut melatar belakang Pertemuan Tingkat Menteri se-Asia tentang Global Platform DRR 2013 diselenggarakan oleh Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR) sesi ke-4 sudah dilaksanakan di Switzerland (Jenewa) pada 19 – 23 Mei 2013. UNISDR merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk berkomitmen berbagi tanggung jawab demi terus mengurangi kerugian akibat bencana, baik kerugian nyawa, aset-aset sosial, ekonomi, maupun lingkungan, sambil terus memerangi kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan setelah masa Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015.

KERANGKA AKSI HYOGO

Kerangka Aksi Hyogo (2005-2015) membahas tentang aksi-aksi yang harus dilakukan untuk membangun ketangguhan bangsa dan masyarakat terhadap bencana. Aksi-aksi dalam Kerangka tersebut telah diadopsi oleh 168 negara dalam upaya pengurangan risiko bencana di negara mereka.

Berikut ini adalah Hyogo Framework for Action (2005-2015) yang memiliki 5 prioritas aksi utama: (1) Make Disaster Risk Reduction as Priority; aksi pertama mengharuskan kita menjadikan Pengurangan Risiko Bencana/PRB sebagai prioritas nasional dan daerah yang dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat. (2) Know The Risk and Take Action; dalam aksi ini, kita diharuskan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini. (3) Build Understanding and Awareness; Dalam aksi ke-tiga ini, kita diharuskan memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan masyarakat. Untuk meningkatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan kebencanaan, para akademisi dan praktisi harus membuat sebuah sistem penyampaian informasi yang benar tentang kebencanaan kepada masyarakat awam. Penyampaian informasi yang benar akan mengurangi tingkat kekhawatiran masyarakat.  (4) Reduce Risk; dalam aksi ke-empat ini, kita harus mengurangi faktor-faktor mendasar penyebab timbulnya atau meningkatnya risiko bencana.  dan  (5) Be Prepared and Ready to Act; pada aksi ini, kita harus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respon yang dilakukan lebih efektif. Sejalan dengan aksi ke-tiga, aksi ke-lima ini kita harus memperkuat kebijakan, kapasitas teknis dan kelembagaan dalam skala regional, nasional dan lokal, termasuk yang berhubungan dengan teknologi, pelatihan, dan sumber daya manusia. Masyarakat, Pemerintah dan semua elemen rakyat harus diberikan ilmu yang cukup dengan kebencanaan dan kesiapsiaganya dalam menghadapi harus betul-betul ditingkatkan.

 

Dialog Pelapor Khusus Isu Disabilitas, Shuaib Chalklein dengan peserta

Pertanyaan pertama Shuaib: Melihat perkembangan yang inklusif setelah terjadinya bencana yang merupakan kejadian luar biasa (KLB) bagaimana tentang pendidikan di sekolah? Apa yang terjadi pada proses rekonstruksi pasca kejadian?

Beragam risiko bencana berikut dampaknya terhadap masyarakat rentan tersebut harus menjadi pertimbangan penting. Pemerintah harus mengakui bahwa tidak mungkin pemerintah mampu melakukan pengurangan resiko bencana sendiri. Selama ini inisiatif pengurangan resiko bencana sebagian besar dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka, demi masa depan mereka sendiri. Ini sebuah proses yang perlu didukung dengan rencana pembangunan tingkat lokal yang kuat. Allex menuturkan.

Samsudin dari SIGAP menyampaikan, Proses pendidikan berjalan di barak-barak pengungsian, oleh para relawan dengan memaksimalkan kebutuhan menyesuaikan dengan keadaan. Masalah relokasi dan rekonstruksi selalu ada perdebatan dengan pemerintah. Rekonstruksi rumah oleh pemerintah berjalan lambat dan rumah (shelter) yang disediakan tidak aksesibel, pemerintah tidak mempertimbangkan aksesibilitas dan kebutuhan para penyandang disabilitas. Keadaan yang demikian memaksa keluarga dengan disabel harus mengeluarkan uang sendiri untuk menyewa rumah yang dirasa nyaman bagi anggota keluarganya yang difabel CP. Bantuanpun kurang mengakomodasi kebutuhan para penyandang disabilitas. Sebagai contoh kebutuhan akan pampers bagi para Spignal Cord Injury (SCI) dewasa, yang mana pampers merupakan kebutuhan pokok bagi mereka belum ada. Bantuan tidak bisa diakses dengan baik oleh mereka yang disabel, apalagi yang kedua-duanya merupakan penyandang disabilitas.

Dampak Erupsi Merapi terhadap keluarga Zakia (Keluarga difabel CP)?

Keluarga Zakia termasuk daerah rawan, namun selamat dari semburan awan panas. Yang dilakukan keluarga ini adalah mengungsi di tempat saudaranya yang berada di Kulon Progo. Atas inistatif keluarganya yang di kulon progo, Zakia dan keluarganya dijemput dan untuk mengamankan diri di sana. Di tempat pengungsiannya keluarga ini mendapatkan bantuan dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Semua kebutuhan selama dalam pengungsian tercukupi.

Pertemuan dengan dialog berlangsung kurang lebih satu setengah jam, dilanjutkan dengan berkunjung ke rumah keluarga Zakia untuk melihat simulasi evakuasi gempa yang disimulasikan oleh keluarga difabel ini dengan beberapa ibu-ibu kader dan warga sekitar. Situasi atau pelaksanaan simulasi dilaporkan dalam tulisan terpisah. (hnw).

The subscriber's email address.