Lompat ke isi utama

Revitalisasi Undang Undang, Tingkatkan Kesetaraan

Negara selaku pengayom masyarakat kini tak lagi mampu menjalankan peran nya secara baik. Alih alih sebagai pemangku kebijakan, seringkali apparatur Negara malah menjadi salah satu penindas bagi rakyatnya.

Kamis, (16/5) SIGAB bersama Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH)-UII mengadakan Focus Grup Discusion tentang Rancangan Undang Undang Penyandang Disabilitas yang baru. Bertempat di Kantor SIGAB acara ini juga dihadiri oleh beberapa gerakan yang aktif menangani persoalan penyandang disabilitas. Seperti PUSHAM UII, KARINA, HWDI, CIKAL Juga SABDA.

Diskusi dibuat dalam rangka memperdalam kajian soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penyandang disabilitas. RUU ini berangkat dari kegelisahan berbagai pihak tentang lemahnya implementasi UU No.4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Selain itu, minimnya persepektif tentang sensitive difabel menjadi tolak ukur berhasilnya UU No.4 tahun 1997 ini.

Minimnya sensitifitas masyarakat terhadap difabel dibuktikan dengan masih banyaknya kasus yang mendiskriminasi kaum difabel ini. Bentuk diskriminasi pun beragam, dari kekerasan, aksesibilitas, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan, juga permasalahan yang sampai pada ranah hukum.

“UU no.4 tahun 1997 sudah tidak lagi relevan diterapkan pada saat ini. Faktanya, payung hukum ini tidak bisa mengakomodir dan melindungi hak-hak kaum difabel. Malah seringkali beberapa aspek lolos dari undang undang ini. Misalkan akses kesehatan, hak mendapatkan pekerjaan, juga sampai soal kekuatan difabel di mata hukum. Undang-undang ini tidak berhasil mengayomi kaum difabel” papar Joni, selaku Direktur SIGAB.

Undang-undang yang semestinya mampu melindungi warga Negara dari segala ancaman, pada kasus ini. UU No.4 tahun 1997 malah dirasa memberi celah pelanggaran terjadi. Karena, dalam UU NO.4 Tahun 1997 ini tidak ada kejelasan mengenai sanksi yang tegas.

“Selama ini, undang undang no.4 tahun 1997 tidak bisa menindak tegas oknum-oknum yang mendiskriminasikan kaum difabel karena, didalamnya juga tidak ada kejelasan tentang sanksi dan pihak yang berwenang dalam mengeksekutor apabila terjadi pelanggaran.”imbuh Moh. Syafiie, selaku perwakilan dari PUSHAM UII.

Selain diperkuatnya landasan hukum yang jelas untuk melindungi para kaum difabel, pembangunan wacana sensitive difabel masih harus digalakkan karena pada implementasinya stigma negative pada kelompok difabel masih terus terjadi. Stigma cacat, tidak mandiri, membuat kaum difable kehilangan kesempatan untuk bisa mengakses hak-haknya.

“Permasalahan difabel memang tidak selesai hanya dengan terbentuknya Undang-undang ini tapi pengarusutamaan paradigma sensitive difabel ini harus terus dilakukan. Agar pihak pihak yang berkaitan dengan RUU ini, baik dari segi implementasi lapangan juga eksekutor bisa menjalankan tugas nya dengan baik” tambah Joni.

Draft RUU ini merupakan hasil karya Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII). Ide ini kemudian diikutkan dalam lomba legalcy drafting yang diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran Bandung. FKPH-UII bersama beberapa elemen seperti SABDA, KONAS DIFABEL, PUSHAM UII merumuskan bersama draft RUU ini, serta penggodokan kembali PERDA yang selama ini berlaku di Yogyakarta. Elaborasi ini kemudian termaktub dalam draft RUU Penyandang Disablitias.

The subscriber's email address.