Lompat ke isi utama

Memantik Kebangkitan Partisipasi Penyandang Disabilitas

oleh: Ramadhani Ray *)

 

Tanggal 20 Mei merupakan peringatan berdirinya organisasi kepemudaan bernama Boedi Oetomo yang kemudian dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional merupakan peristiwa bangkitnya semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme. Semangat tersebut  kemudian mendorong kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebagaimana perjuangan Boedi Oetomo di masa lampau, disabilitas saat ini pun tengah berjuang untuk memperoleh kesetaraan hak. Berbagai organisasi disabilitas didirikan dengan berbagai latar belakang, demi satu tujuan. Menghapus diskriminasi di tanah air.  Sebuah situasi yang agaknya belum enggan meninggalkan kaum disabilitas Indonesia. Perjuangan panjang telah dilalui oleh sejumlah aktivis disabilitas melalui bermacam-macam organisasi disabilitas. . Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) adalah salah satunya.

Indonesia telah meratifikasi Convention on The Right of Person with Disability (CRPD) pada Oktober 2011 ke dalam Undang-undang No 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Ada banyak hal yang dituntut dalam UU No. 19 Tahun 2011. Sebut saja salah satunya masalah sarana transportasi yang aksesibel. Sebagian besar transportasi di tanah air belum ramah bagi penyandang disabilitas. Lihat saja, trotoar yang pecah di sana-sini mengakibatkan pengguna kursi roda tidak bisa bermobilitas secara mandiri. Informasi di stasiun yang hanya diberikan melalui pengeras suara menyulitkan para tunarungu. Seharusnya pemerintah dapat menata kembali sarana transportasi tersebut agar dapat digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Misalnya dengan memperbaiki trotoar, melengkapi sarana informasi visual di setiap bangunan publik, dan lain-lain. Toh perbaikan yang dilakukan tidak hanya dapat digunakan oleh kelompok disabilitas, tetapi juga masyarakat secara umum.

Dari sektor pendidikan, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Beberapa kejadian dialami oleh siswa disabilitas dalam penyelenggaraan Ujian Nasional tahun ini. Ada sekolah yang tidak memperoleh soal Braille untuk siswa tunanetra. Ada pula siswa disabilitas yang tidak menerima lembar jawaban, sehingga pihak sekolah yang harus menyediakan lembar jawaban sendiri. Yang lebih miris lagi, di sebuah sekolah di Jombang, siswa tunarungu diberikan soal Braille untuk tunanetra. Tentu saja kejadian ini akhirnya menghambat berjalannya UN, yang kemudian merugikan siswa. Bukan hanya itu. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari sebuah milis, disebutkan bahwa siswa disabilitas yang bersekolah di SD sampai SMA umum memperoleh soal UN untuk SD Luar Biasa, SMP Luar Biasa, dan SMA Luar Biasa. Bagi siswa SD, hal ini tidak terlalu bermasalah. Pasalnya kurikulum siswa SDLB memang tidak jauh berbeda dengan SD Umum. Namun kurikulum SMPLB dan SMALB disetting lebih rendah tingkat kesulitannya daripada SMP dan SMA umum.  Lihatlah, betapa kurangnya perhatian pemerintah kepada anak-anak disabilitas. Seandainya pemerintah dapat melakukan pendataan lebih detail, hal semacam ini seharusnya tidak perlu terjadi.

Keterbatasan akses lapangan kerja masih menjadi pekerjaan rumah hingga saat ini. Sulitnya penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan mungkin disebabkan masih kurang percayanya perusahaan terhadap potensi kelompok disabilitas. Padahal, CRPD Pasal 27 telah mengamanatkan untuk tidak mendiskriminasi pelamar kerja dalam memperoleh pekerjaan hanya karena alasan disabilitasnya. Jika jumlah penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan 10 persen jumlah penduduk, atau sekitar 20 juta jiwa, maka hanya 15 persen dari jumlah tersebut yang telah mendapat pekerjaan layak. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor swasta dan nonformal.

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 telahmemberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang hendak mendaftar. Dari 60 ribu formasi CPNS yang telah dipersiapkan, terdapat 300 tempat bagi CPNS disabilitas. Undang-undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat telah mengamanatkan pemilik perusahaan untuk memperkerjakan pegawai disabilitas sebanyak 1 persen jumlah dari karyawan. Ini berarti, seharusnya, pemerintah dapat memberikan tempat setidaknya untuk 600 CPNS disabilitas. Meski demikian, upaya pemerintah memberdayakan penyandang disabilitas melalui program CPNS tetap perlu memperoleh apresiasi. Penulis berharap, pemerintah dapat membuka kesempatan untuk bekerja di sektor pemerintah bagi penyandang disabilitas secara lebih luas lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Berbagai masalah memang kerap dihadapi penyandang disabilitas tanah air. Meski begitu, perjuangan para aktivis disabilitas sedikit demi sedikit mulai menampakkan hasil. Kini, telah ada sebagian lembaga pemerintah yang mulai memperhatikan penyandang disabilitas.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) mungkin adalah salah satu lembaga pemerintah yang pantas mendapatkan apresiasi. Tanggal 11 Maret lalu, KPU telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca). Tindakan ini menunjukkan komitmen KPU untuk meningkatkan partisipasi dan memenuhi hak politik penyandang disabilitas. Selanjutnya, KPU selalu melibatkan PPUA Penca dalam kegiatan mereka. Diantaranya Gerak Jalan Sehat Pemilu menuju satu tahun Pemilu 2014 yang diselenggarakan di berbagai propinsi tanggal 7 April lalu. KPU yang sedang menyusun modul pendidikan pemilih juga memasukkan penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok strategis, yakni kelompok yang perlu didorong untuk mengikuti pemilu, sebagaimana pemilih pemula, wanita, masyarakat marjinal, dan kelompok agama. Bukan hanya itu, sejauh ini telah ada beberapa calon anggota legislatif dari kalangan penyandang disabilitas. Dalam hal ini, KPU telah memberikan kesataraan hak berpolitik bagi penyandang disabilitas sebagaimana warga negara pada umumnya.

Agaknya, apa yang dilakukan oleh KPU perlu ditiru oleh lembaga lain. Bagaimanapun, permasalahan penyandang disabilitas bukanlah tanggung jawab departemen sosial saja. Masalah yang dihadapi disabilitas di Indonesia merupakan masalah yang kompleks di berbagai sektor kehidupan. Sebagaimana kerja sama KPU dan PPUA Penca dalam bidang politik, Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi disabilitas dalam membangun berbagai sektor, seperti pendidikan, pekerjaan, transportasi, kesehatan dan lain-lain.

Penulis berharap, lembaga-lembaga pemerintah dapat berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi warga disabilitas dalam setiap sektor kehidupan. Mulailah dengan mengubah pandangan pada penyandang disabilitas menjadi lebih positif. Penyandang disabilitas bukan orang sakit yang perlu dikasihani. Pada dasarnya, setiap orang punya potensi yang dapat menjadi manfaat bagi lingkungannya. Karena itu, mereka hanya perlu diberdayakan dan diberikan kesempatan. Apabila kebutuhan mereka terpenuhi dalam setiap sektor kehidupan, maka penyandang disabilitas pun dapat menyumbangkan kapasitasnya untuk membangun negara. Dengan demikian, segala bentuk program bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas hendaknya tidak didasari rasa kasihan, melainkan kesadaran akan kewajiban pemenuhan hak sebagai warga negara.

Tahun 2014, kita akan menghadapi Pemilu Presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, hari kebangkitan nasional kali ini menjadi saat yang tepat untuk mengevaluasi kembali kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang peduli dengan kesejahteraan rakyatnya. Sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945, pemerintah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tentu mengacu kepada seluruh warga Negara, tak terkecuali para penyandang disabilitas.

Perjuangan penyandang disabilitas akan terasa berat apabila tidak diimbangi oleh kerjasama dari pemerintah.  Karena itu, seharusnya pemerintah dapat lebih mengutamakan rakyat daripada sekadar mengisi "perut" sendiri. Maraknya pembongkaran kasus korupsi yang dilakukan kader-kader partai politik akhir-akhir ini menunjukkan, bahwa sebenarnya negara memiliki cukup dana untuk sekadar mensejahterakan rakyatnya. Daripada dana-dana itu habis untuk kepentingan individu, alangkah bijaksana jika dana tersebut digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum dan membangun aksesibilitas di segala bidang. Terpenuhinya hak dan kebutuhan penyandang disabilitas sama artinya dengan memantik kebangkitan partisipasi warga negara disabilitas. Bagaimanapun, semakin banyak jumlah warga negara yang dilibatkan dan diberdayakan dalam pembangunan, maka semakin rendahlah tingkat kebodohan, kemiskinan, dan pengangguran di tanah air.   Dengan demikian, Indonesia akan dapat menjadi negara yang lebih sejahtera.

 

Penulis:

Ramadhani Ray, penyandang low vision, kini aktif di beberapa organisasi disabilitas seperti PPUA Penca dan Young Voices Indonesia.

The subscriber's email address.