Lompat ke isi utama
Gambar Gedung MA

Peran Pemerintah dalam Uji Peraturan UU di MK & MA

Peran Pemerintah dalam Uji Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Oleh: Dr. Mualimin Abdi, S.H.,M.H.*

  1. UMUM

 

Sebagai peraturan hukum tertulis, Peraturan perundang-undangan memiliki Kekuatan hukum berupa daya mengikat secara umum dan adanya kewajiban untuk dipatuhi. Selain dari pada itu, kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan akan memberikan kepastian hukum sekaligus payung hukum (umbrella law) bagi peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya. Untuk dapat memberikan kepastian hukum, peraturan perundangan dibentuk dengan mempertimbangkan prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, hal ini disesuaikan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Apabila Peraturan Perundang-undangan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang maka peraturan perundang-undangan tersebut tisak sah dan batal demi hukum. Presiden dalam hal ini Pemerintah di bidang perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang luas. Pemerintah turut berbagi kekuasaan dengan badan legislatif dalam membuat undang-undang. Disamping itu, pemerintah berwenang membuat peraturan perundang-undangan sendiri baik atas dasar kewenangan mandiri maupun yang didasarkan pada pelimpahan dari suatu undang-undang.

Selain dibentuknya peraturan perundangan-undangan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, didalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai pula dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bilamana dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan maka ada kemungkinan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilakukan pengujian. Jika pengujian itu dilakukan oleh lembaga peradilan,maka proses pengujiannya disebut dengan judicial review. Adapun tujuan dilakukannya pengujian peraturan perundang-undangan pada umumnya adalah untuk menguji apakah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan telah memenuhi prosedur yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan atau apakah peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi.

Pengertian Judicial review menurut Jimly Asshiddiqie adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma. Dalam konteks ini adalah pengujian baik formil maupun materiil terhadap peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang.1

Di Indonesia, terdapat 2 (dua) pihak yang diberikan kewenangan untuk menguji (toetsingsrecht) yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang (constitusional review) yaitu pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang baik dari segi formil maupun materiil, sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian terhadap legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 A UUD 1945 memiliki wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 C UUD 1945 memiliki kewenangan antara lain adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Selain pendapat ahli diatas, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan juga memberikan batasan pengertian tentang istilah pengujian dan hak uji materiil yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyebutkan:

“Pengujian adalah pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil menyebutkan tentang pengertian Hak Uji Materiil yaitu:

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”.

Dalam pengujian peraturan perundang-undangan, terdapat pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengujian tersebut diantaranya adalah Presiden/Pemerintah dimana dalam proses pengujian tersebut berkedudukan sebagai Termohon. Oleh karena itu, dalam hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 serta Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Presiden sebagai pihak termohon dapat diminta keterangannya dan/atau risalah rapat berkenaan dengan perkara yang sedang di periksa di Mahkamah Konstitusi (Pasal 54 UU. No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dimana dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluaran peraturan perundang-undangan serta Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan : Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diterimanya salinan permohonan tersebut.

 

  1. Peran Pemerintah Dalam Pengujian Undang-Undang.

 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sebagai salah satu pihak terkait dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, maka untuk kepentingan persidangan, Mahkamah Konstitusi dapat memanggil Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden untuk didengarkan keterangannya baik secara tertulis maupun secara lisan dalam persidangan (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Permintaan tersebut bersifat fakultatif artinya tergantung dari kepentingan pemeriksaan dan fakta persidangan. Dalam hal majelis hakim merasa bahwa keterangan yang ada sudah mencukupi maka keterangan Presiden tidak diperlukan lagi sehingga perkara tersebut diputus tanpa adanya keterangan Presiden. Dalam praktek, biasanya terhadap perkara yang diputus dengan amar putusan “tidak dapat diterima atau ditolak”, maka perkara tersebut diputus tanpa adanya keterangan Presiden2.

Permintaan keterangan kepada Presiden tersebut tidak lepas dari kedudukan Presiden sebagai pembentuk undang-undang bersama dengan DPR. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Alasan lainnya adalah karena kedudukan pemerintah selaku pelaksana undang-undang, sehingga Pemerintah dianggap merupakan pihak yang paling berkepentingan dengan terbentuk tidaknya suatu undang-undang.

Mengingat peranan Pemerintah/Presiden yang sangat besar dalam penyusunan undang-undang dan sebagai pelaksana suatu undang-undang atau eksekutif, maka Pemerintah/Presiden sangat mempunyai kepentingan untuk memberikan keterangannya mengenai undang-undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konsitusi. Kedudukan Pemerintah/Presiden dalam persidangan di Mahkamah Konsitisusi bertindak sebagai pemberi keterangan atau informasi faktual terhadap undang undang yang diuji tersebut.

Selain dapat diminta keterangannya dalam persidangan mengenai undang-undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, Pemerintah/ Presiden dapat pula diminta pendapatnya mengenai riwayat pembentukan undang-undang yang bersangkutan(original intent).

Ketentuan yang mengharuskan forum persidangan yang meminta dan/atau mendengar keterangan Pemerintah/Presiden dilakukan dalam persidangan berbentuk pleno, diantaranya dimaksudkan agar Presiden hadir sendiri secara resmi dalam persidangan untuk diminta keterangannya baik lisan maupun tertulis. Namun demikian mengingat kesibukan Presiden baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan maka keterangan Pemerintah/Presiden biasanya diwakilkan kepada para menteri untuk memberi keterangan resmi atas nama Pemerintah atau Presiden dengan surat kuasa yang bersifat khusus untuk itu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyebutkan: “Presiden dapat memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Menteri Hukum dan HAM beserta menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri yang terkait dengan pokok permohonan. Dari ketentuan diatas, dapat ditafsirkan bahwa:

  • Menteri Hukum dan HAM RI selalu diberikan kuasa (sebagai kuasa tetap) oleh Presiden untuk menyampaikan keterangan Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi mendampingi menteri dan/atau pejabat setingkat menteri yang terkait dengan pokok permohonan;

  • Kuasa yang diberikan oleh Presiden tersebut disertai dengan hak subtitusi yaitu hak untuk memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan kuasa dengan hak substitusi tersebut maka para menteri yang telah menerima kuasa dari Presiden, dapat menguasakan lagi kepada para Direktur Jenderal, pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk. Kuasa menteri ini tidak disertai dengan hak subtitusi lebih lanjut. Dengan demikian kuasa para menteri yang diberikan kepada para Direktur Jenderal, pejabat esselon I atau pejabat yang ditunjuk tidak dapat diwakilkan lagi.

Kuasa Presiden tersebut, diberikan secara khusus untuk keperluan memberikan keterangan Pemerintah baik secara tertulis maupun lisan dan untuk menghadiri atau mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi, yang tercakup di dalamnya antara lain mengajukan bukti tertulis, saksi dan ahli.

Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, dalam praktek pemeriksaan persidangan perkara pengujian undang-undang, menteri atau pejabat setingkat menteri sebagai kuasa Presiden/ Pemerintah mengikuti seluruh rangkaian persidangan dan wajib hadir sekurang-kurangnya satu kali untuk setiap perkara.

Untuk memenuhi ketentuan diatas, maka keterangan Pemerintah baik lisan maupun tertulis dalam persidangan perkara pegujian undang-undang harus disampaikan oleh menteri yang telah diberi kuasa oleh Presiden. Sedangkan kuasa untuk menghadiri seluruh rangkaian persidangan atau memberikan tanggapan atas keterangan saksi atau ahli dapat diberikan kepada pejabat esselon I atau pejabat lain setingkat esselon II yang ditunjuk oleh menteri.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia, sebagai kuasa permanen dari Pemerintah/Presiden, bertindak selaku koordinator dalam penyiapan penyusunan Keterangan Pemerintah atas pengujian undang-undang, khususnya undang-undang yang materinya terkait langsung dengan Kementrian, Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementrian, organisasi kemasyarakatan, organisasi agama, atau organisasi profesi, dan lain-lain. Berdasarkan kedudukannya itu, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dalam pelaksanaannya dilakukan Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan selalu melakukan koordinasi dengan Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian, organisasi kemasyarakatan, organisasi agama, atau organisasi profesi tersebut guna meminta masukan atau informasi serta untuk menyamakan persepsi terhadap pokok-pokok permohonan pengujian undang-undang.

Selain berperan sebagai pihak pemberi keterangan dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, maka peran pemerintah yang tidak kalah penting adalah melaksanakan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal putusan tersebut memerlukan tindak lanjut.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pengujian undang-undang terdapat beberapa amar putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:

  1. “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”, dalam hal permohonan tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

  2. “Mengabulkan permohonan Pemohon”,

“Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

“Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, dalam hal permohonan beralasan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2), ayat (3) dan pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

  1. “Mengabulkan permohonan Pemohon”,

“Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”,

“Menyatakan Undang-Undang tersebut tidak memenuhi kekuatan hukum mengikat”, dalam hal permohonan beralasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;

  1. “Menyatakan permohonan Pemohon ditolak”, dalam hal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.3

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang mempunyai akibat hukum terhadap keberlakuan undang-undang yang diuji di Mahkamah Konsitusi yang bersifat prospektif ke depan ( forward looking), bukan berlaku ke belakang atau surut ( backward looking)4. Artinya, undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum adanya putusan yang menyatakan undang-undang yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Putusan Mahkamah Kontitusi yang mengabulkan atas permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat ‘declaratoir contitutive”, dimana dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan atas pengujian undang-undang dapat menciptakan hukum yang baru atau meniadakan hukum yang sudah ada, sehingga melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang, Hakim Konstitusi dapat menciptakan hukum yang baru “negative legislator” .

Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon mempunyai akibat hukum bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tersebut menjadi tidak mempunyai lagi kekuatan hukum mengikat selaku norma hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, sebagian atau keseluruhan ketentuan undang-undang tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak boleh diberlakukan, sehingga undang-undang tersebut sudah tidak utuh lagi, karena sebagian normanya tidak berlaku atau tidak boleh diberlakukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan/dibacakan, sehingga pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan sejak selesai dibacakan putusan yang bersangkutan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai dibacakan, namun tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon dapat langsung dilaksanakan (executable), karena untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang baru atau undang-undang perubahan, sehingga jika dilihat dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang, maka putusan Mahkamah Konstitusi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

  1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung dapat dilaksanakan “executable

  2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang atas perubahan undang-undang yang bersangkutan.

Sebagai contoh, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan tindak lanjut, antara lain :

  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 1 Desember 2004 atas pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan secara keseluruhan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini diperlukan tindak lanjut dengan pembentukan Undang-undang ketenagalistrikan yang baru.

  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006 atas pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menyatakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan penyusunan RUU Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IV/2007 tanggal 23 Juli 2007 atas pengujian Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearah mengenai “calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”, putusan ini telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012, 016,019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 atas pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), putusan ini telah ditindak lanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

 

  1. Peran Pemerintah Dalam Pengujian Peraturan di bawah Undang-Undang.

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang dilakukan di Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tercantum dalam beberapa peraturan yaitu:

  1. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan, ”Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang”.

  2. Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Mahkamah Agung Berwenang ” menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ”

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah :

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

  3. Undang-Undang/PERPU ;

  4. Peraturan Pemerintah;

  5. Peraturan Presiden;

  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain dari pada urutan hierarki peraturan perundang-undangan diatas, adapula jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jenis peraturan perundang-undangan lainnya tersebut yaitu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mencakup:

peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Namun demikian pengertian peraturan perundang-undangan yang dimaksud hak uji materiil di Mahkamah Agung adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah undang-undang (Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil) sehingga yang menjadi obyek pengujian di Mahkamah Agung adalah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Dalam uji materiil di Mahkamah Agung, maka Presiden/Pemerintah dapat menjadi pihak termohon dalam hal yang diuji adalah Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Dalam hal Presiden menjadi termohon maka Presiden selalu menunjuk Kuasa Khusus untuk menangani hal tersebut. Dalam praktek selama ini Kejaksaan Agung selalu menjadi Kuasa Tetap Presiden bersama dengan Menteri Terkait (termasuk Kementrian Hukum dan HAM). Berbeda dengan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang memerlukan keterangan pemerintah, dalam persidangan pengujian materiil di Mahkamah Agung, Pemerintah tidak perlu menghadiri persidangan tersebut tetapi hanya memberikan Jawaban atas permohonan uji materiil” dalam waktu 14 hari setelah diterimanya berkas permohonan tersebut dari Panitera Mahkamah Agung ( Pasal 3 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil).

Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung atas permohonan keberatan, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil terdapat beberapa jenis putusan Mahkamah Agung, yaitu:

  1. Putusan yang mengabulkan permohonan keberatan, hal tersebut apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena Peraturan Perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi (Pasal 6 ayat (1));

  2. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya (Pasal 6 ayat (2));

  3. Putusan yang menolak permohonan keberatan tersebut, hal ini dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan(Pasal 6 ayat (3)).

Dalam hal putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan, dalam putusan tersebut memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan untuk segera melakukan pencabutan peraturan tersebut. Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan tersebut, dan Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan pencabutan, maka secara Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

 

DAFTAR PUSTAKA

Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI.,Jakarta, 2006.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil.

 

* Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan.

1 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI.,Jakarta, 2006,hlm. 1-2.

2 Jimly Asshiddiqie,ibid, hal.127.

3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 36.

4 Jimly Asshiddiqie, Opcit , hal 318.

 

Lampiran Ukuran
makalah peran pemerintah_0.doc 76.5 KB
The subscriber's email address.