Lompat ke isi utama
Ilustrasi dari PerDIK tentang RUU PKS

Berbagai Tanggapan Aktifis Difabel Tentang Kontroversi RUU PKS

Solider.id, Makassar- Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas, melalui siaran persnya yang dirilis pada 29 Januari, menunjukkan sikap. Sikap tersebut yakni, menolak Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang saat ini masuk sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.

Kontroversi tersebut berakar pada Pasal 104 Draft RUU PKS per tanggal 23 Oktober 2017 versi DPR yang tertulis bahwa:

Dalam hal pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental yang dilakukan atas permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli untuk melindungi keberlangsungan kehidupan orang tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Pasal ini dipandang bersifat diskriminatif dan tidak menunjukan adanya kesempatan yang sama bagi difabel. “bukannya ingin menghapuskan kekerasan seksual bagi difabel, Pasal 104 RUU ini justru berpotensi menimbulkan dan melegalkan kekerasan seksual itu sendiri terhadap penyandang disabilitas." Demikian bunyi salah satu kalimat dalam siaran pers tersebut.

Secara yuridis, pasal 104 ini jelas bertentangan dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kususnya ketentuan pada Pasal 5 ayat (2) huruf (b) yang menyatakan bahwa perempuan dengan disabilitas memiliki hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi.

Beberapa aktifis difabel memiliki pandangan yang berbeda menanggapi kontrofersi RUU penghapusan kekerasan seksual tersebut. Di antaranya dapat ditemukan pada komentar-komentar yang mereka sampaikan pada postingan Ishak Salim di media sosial Facebook yang diunggahnya (29/1).

Menurut Rubby Emir, CEO kerjabilitas.com, terlepas dari bahwa ini pidana atau bukan, isu ini akan tetap kontroversial.  Rubby pribadi setuju apabila orang tua/wali mendapatkan hak atas perwakilan dari difabel mental dalam kondisi tertentu, misalnya difabel tidak bisa membuat keputusannya sendiri, walaupun secara usia telah melewati usia anak-anak.

"Pertimbangannya, mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, saat keluarga mereka tidak ada di sampingnya. Sehingga pemasangan kontrasepsi bisa dilihat sebagai bagian dari proteksi diri," Jelas Rubby.

Menurut Rubby, pelecehan dan kekerasan seksual terhadap difabel mental dan intelektual, paling banyak dilakukan oleh orang terdekat mereka. Jadi sulit sekali untuk terus mengawasi. Ia mengakui bahwa memang langkah paling baik selalu dengan memberikan edukasi pengamanan diri dan tubuh, tapi dengan tetap berkaca pada pengalaman.

Rubby yang memiliki adik seorang dengan disabilitas intelektual berat, melakukan pengawasan penuh yang baginya sangat sulit untuk dilakukan. "Alat kontrasepsi jelas untuk menghindari kehamilan tidak diinginkan, bukan pencegahan kekerasan seksual. Kontroversial itu jelas, karena ini melanggar hak mereka atas tubuhnya sendiri. Tapi pemasangan alat kontrasepsi jelas tidak lebih kontroversial daripada aborsi, misalnya."

Ishak Salim kemudian menyampaikan fakta bahwa ada beberapa kasus orang tua yang mengijinkan pemakaian alat kontrasepsi kepada anak gadisnya yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) karena kekhawatiran mengalami pelecehan seksual. Menurutnya, mereka biasanya tahu bahwa orang tua difabel memang tidak mampu mengawasi anaknya sepanjang ia berada di sekolah. Cara itu ditempuh karena dimanapun-kebanyakan di lingkungan terdekat anak-anak/remaja ini berada-ancaman orang-orang yang berniat melecehkan, memperkosa atau apapun yang buruk kepada difabel bisa terjadi.

Meski begitu, menurut Ishak, ada banyak hal yang bisa ditunjuk dengan jelas faktor-faktor yang membuat anak-anak dan remaja difabel rentan atas tindakan pelecehan dan justru di luar diri difabel. Ia berpendapat bahwa menyiapkan "pengaman" justru semakin membuat difabel  akan tidak aman.

"Apakah pemasangan kontrasepsi itu untuk melindungi perempuan disabilitas mental dari pelecehan atau kehamilan?" tanya Ishak. “Negeri ini masih penuh kontradiksi. Di satu sisi negara sudah mengatur hak-hak difabel, termasuk Hak Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, tapi di sisi lain praktik over-medikalisasi disabilitas masih terus dipraktikkan,” lanjut Ishak.

Pandangan lain disampaikan oleh pemilik akun bernama Rimbauralingga Oi. Menurutnya, jika mencermati potongan kutipan antara UU Penyandang Disabilitas dan RUU PKS tersebut tidak menimbulkan ironi. UU memberikan pilihan penuh kepada si "penderita" sementara RUU menawarkan solusi penggunaan alat kontrasepsi, itupun atas permintaan dari pihak keluarga yang mewakili yang tentunya jauh lebih mengenal.

Menurut Rimbauralingga Oi, pemasangan alat kontrasepsi itu tak sesadis kebiri. Tidak permanen dan bisa dilepas atau tidak menggunakan lagi. Jika seandainya ada orang yang dinyatakan sakit mental, kemudian sembuh dan bisa menjalani hidup normal kontrasepsinya dilepas, dan bisa memiliki keturunan.

Selama 2017, dalam catatan PerDIK, di sulawesi selatan, setidaknya, ada empat kasus pelecehan seksual yang dialami perempuan difabel di beberapa kabupaten/kota. Jika RUU PKS ini tetap disahkan, justru akan memicu terjadinya kekerasan seksual berulang terhadap difabel dengan hilangnya resiko kehamilan korban. Selain itu, pemakaian alat kontrasepsi kepada difabel tanpa persetujuan yang bersangkutan merupakan bentuk dari pelanggaran HAM dan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Convention Right of People with Disability (CRPD). [Nur Syarif Ramadhan]

The subscriber's email address.