Lompat ke isi utama
Ilustrasi Posbindu

Posbindu Disabilitas: untuk Orangtua dan Anak Berkebutuhan Khusus

Solider.id, Yogyakarta- Menjadi orangtua dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) itu tidaklah mudah. Banyak usaha yang harus lebih banyak dilakukan, banyak biaya yang harus dikeluarkan, banyak diskusi yang harus sering diikuti.

Di samping stigma yang datang dari masyarakat, bahkan keluarga, terkait keberadaan ABK. Semua itu memang tidak boleh disikapi sebagai beban, melainkan tantangan tersendiri yang harus disikapi positif oleh orangtua dengan anak difabel.

Tidak jarang orangtua berupaya melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya, termasuk terhadap ABK. Namun, seringkali orangtua tidak sempat memikirkan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Salah satunya kesehatan fisik dan psikisnya. Lupa makan teratur dengan gizi seimbang, kurang istirahat, dan lainnya.

Sementara orangtua menjadi tumpuan harapan hidup bagi anak-anak mereka. Terlebih bagi mereka, anak dengan disabilitas “berat,” di mana seumur hidupnya tergantung dengan orang lain, orangtua salah satunya.

Selama ini berbagai gerakan perubahan, berbagai jaminan, lebih banyak diperuntukkan bagi ABK, bukan orangtua dengan anak difabel. Sementara dampak psikologis dan kelelahan yang berimbas pada kesehatan orangtua dengan ABK lepas dari pemikiran dan perhatian banyak pihak.

Kesehatan keluarga

Kondisi tersebut ditangkap oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Pembangunan kesehatan di DIY diarahkan pada ‘keistimewaan’ inovasi konsep pembangunan kesehatan. Salah satunya dengan pengembangan konsep ‘Kesehatan Keluarga’.

Melalui Balai Penyelenggara Jaminan Kehatan Sosial (Bapel Jamkesos), Pemda DIY membawa konsep pembangunan kesehatan keluarga dalam rangka mengurangi penyakit dan pemeliharaan kesehatan secara komprehensif.  Melalui Posbindu Disabilitas, sebuah layanan kesehatan bagi semua, baik ABK ataupun keluarganya.

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Bapel Jamkesos DIY, Agus Priyanto mengatakan, selama ini fokus jaminan kesehatan masih tertumpu pada konsep kuratif, sedangkan preventif dan rehabilitatif masih dikesampingkan. “Melalui Program Posbindu Disabilitas, Bapel Jamkesos DIY secara komprehensif berfokus melaksanakan program jaminan kesehatan preventif, dan rehabilitatif,” terangnya.

Menurutnya, Posbindu di DIY berbeda dengan pelaksanaan Posbindu di daerah lain. Perbedaan itu terletak pada dialokasikannya pembiayaan tenaga medis (dokter) dalam Posbindu, di mana kelompok sasaran adalah kelompok sehat. Hal tersebut memiliki tujuan, yakni mencegah terjadinya penyakit dengan menemukan sedini mungkin gejala dan risiko penyakit degeneratif.

Pembiayaan Jaminan Kesehatan pada Posbindu hanya terfokus pada konteks preventif dan rehabilitatif. Ketika memasuki ranah kuratif, maka pembiayaan akan kembali ke Jaminan Kesehatan yang dimiliki peserta Posbindu.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, Puskesmas yang dihadirkan saat ini merupakan Puskesmas pilihan yang telah memiliki binaan kelompok Posbindu. Namun, pelaksanaan akan dikembalikan kepada kebijakan Kabupaten/Kota. Dukungan pembiayaan jaminan kesehatan diharapkan menjadi pemicu agar kelompok binaan tetap berkelanjutan (sustainable), sehingga pembangunan kesehatan di DIY benar–benar menyeluruh.

Sepanjang 2017, sebanyak 18 kelompok Posbindu Disabilitas sudah berhasil dibentuk, dan berjalan baik. Dengan jumlah anggota sebanyak 850 disabilitas dan keluarganya. Sedangkan pada 2018 tercatat, 45 kelompok Posbindu Disabilitas akan diluncurkan. “Semoga masyarakat di DIY benar-benar mecapai derajat kesehatan yang konfrehensif,” pungkas Agus, PNS di Bapel Jamkesos dengan jiwa enterpreneur itu.

Secara terpisah Riyanti, orangtua dari Hepi Nafisa Mukholifah (9), difabel pendengaran anggota Posbindu Disabilitas kecamatan Ngaglik bercerita kepada Solider, Jumat (9/2). Melalui pesan online, dia memengungkapkan kegembiraannya karena di kecamatan tempat tinggalnya sudah ada layanan Posbindu Disabilitas.

Sebagai orangtua yang mendampingi anaknya, dia bisa ikut memeriksakan kesehatannya secara rutin di Posbindu Disabilitas. Meski saat ini, dia sebagai ibunya Hepi yang baru diikutsertakan dalam pemerikasaan. “Sebagai pendamping saya bisa ikut periksa, tapi hanya saya saja. Bapak dan kakaknya Hepi tidak bisa,” ujarnya.

Adapun terkait syarat pendirian Posbindu Disabilitas menurut Riyanti cukup mudah. “Syaratnya, kelompok difabel beranggotakan minimal 20 orang, memiliki pertemuan rutin bulanan, dan tertib administrasi. Untuk alat dan tenaga kesehatan dari Bapel Jamkesos. Sebulan sekali hadir pada pertemuan rutin kelompok difabel,” ungkap Riyanti. [Harta Nining Wijaya]

The subscriber's email address.