Lompat ke isi utama
Ilustrasi istilah pada google tentang difabel

Menilik Penggunaan Istilah Cacat, Disabilitas dan Difabel Pada Kusta

Solider.id, Malang- Sebagai penggerak organisasi peduli kusta, kerap kali berhadapan dengan penggunaan istilah cacat, disabilitas dan difabel. Cacat merujuk pada kerusakan secara medis, kusta ditempatkan sebagai penyakit. Sedangkan disabilitas merupakan pandangan hambatan partisipasi sosial karena keterbatasan fisik maupun mental maupun faktor lingkungan yang tidak mengakomodasi. Sedangkan difabel atau Different Ability memandang dari sisi kemampuan personal yang berbeda.

Sejak disahkannya UU RI Nomer 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menggantikan UU RI Nomer 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, rasanya menjadi tabu ketika mengatakan cacat pada orang dengan hambatan tertentu. Cacat dinilai mengandung konotasi diskriminatif. Namun di sisi lain dalam UU Disabilitas sendiri belum ada definisi disabilitas, melainkan penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas menurut UU No 8 Tahun 2016 Pasal 1 mengartikan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Paradigma terhadap pasal di atas setidaknya meliputi dua aspek, yaitu medik dan sosial. Pertama, paradigma medik menganggap keterbatasan (disabilitas) disebabkan karena persoalan medis, seperti penyakit atau kelainan atau disebut impairment. Impairment diartikan sebagai suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.

Kedua, paradigma sosial yang memandang disabilitas tidak disebabkan karena penyakit maupun kelainan sebagaimana pandangan medis atau impairment. Melainkan faktor lingkungan yang tidak mengakomodir kebutuhan seseorang, sehingga menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak aksesibilitas di segala bidang. Dengan prinsip dasar aksesibilitas yaitu kemudahan, kegunaan, keselamatan dan kemandirian bagi semua orang.

Namun paradigma medik rupanya masih berpengaruh kuat sehingga disabilitas yang semestinya berangkat dari cara pandang sosial, kembali pada pada cara pandang medik. Disabilitas kembali diartikan sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan kondisi impairment seseorang.

Sehingga lahirlah istilah-istilah seperti disabilitas netra, disabilitas kusta, disabilitas polio dan lainnya, di luar ragam disabilitas yang termuat dalam UU Penyandang Disabilitas yaitu disabilitas sensorik, fisik, mental dan ganda. Istilah-istilah lain mencampuradukkan konsep medik dan sosial. Pada prinsipnya disabilitas-dalam pandangan model sosial-dan impairment atau pencacatan-dalam medol medis-memang berbeda.

Sehingga terkait kusta (penyakit) pun dalam sosialisasi maupun pemberitaan masih menggunakan kata cacat. Seperti himbauan Kementrian Kesehatan, kusta bisa disembuhkan tanpa cacat, atau informasi tentang cacat akibat kusta. Cacat tingkat satu adalah kerusakan fisik yang tidak nampak seperti mata sulit berkedip, cacat tingkat dua adalah kerusakan fisik yang nampak seperti jari-jari tangan memendek. Pengunaan istilah cacat murni dalam kajian medis yang jelas berbeda makna dengan disabilitas.

Menengok konsep difabilitas

Difabilitas adalah cara pandang terhadap seseorang dari kemampuannya. Dalam advokasi hak-hak penyandang disabilitas, sebagian aktivis memilih untuk menggunakan istilah pengganti disabilitas dengan mengkampanyekan istilah difabel. Mereka memandang seseorang dari sudut subyek yang berkemampuan dan manusia seutuhnya yang memiliki hak, harkat dan martabat yang sama sejak lahir yang terlepas dari keterbatasan dalam pandangan medik.

Konsep difabel dianggap lebih egaliter. Bahkan lebih populer digunakan dari istilah disabilitas meski secara perundangan tidak digunakan dalam UU Disabilitas. Tantangannya adalah masih melekatnya konsep medik dalam setiap urusan disabilitas yang mempengaruhi pemahaman orang terkait difabel. Difabel yang dimaknai sebagai kemampuan yang berbeda berbaur dengan keterbatasan dalam pandangan medik. Sehingga melahirkan istilah-istilah yang menggabungkan dua sisi pandangan sekaligus seperti difabel kusta, difabel polio, difabel katarak dan sebagainya.

Istilah-istilah ini tentu berpotensi mengembalikan cara pandang masyarakat kepada kecenderungan medik, bukan lagi sosial. Sehingga terdapat upaya-upaya rehabilitasi yang sesungguhnya tidak semua difabel membutuhkannya. Rehabilitasi diperlukan bagi difabel yang memiliki persoalan medik baik fisik maupun psikis.

Terlebih ketika media-koran/media online-turut berperan menyebarkan kerancuan istilah seperti penyandang difabel, penderita difabel, penderita disabilitas dan sebagainya. Penyebabnya antara lain, minimnya pengetahuan awak media terhadap persoalan impairment, disabilitas dan difabilitas. Faktor lainnya, dalam kajian Lingkar Sosial bahwa pemberitaan suatu kasus, terdapat upaya penggunaan berbagai istilah untuk menaikkan peringkat pengunjung berdasarkan kata kunci pada mesin pencarian google.

Misal untuk satu kasus diberitakan dengan tiga judul yang berbeda namun dengan konten yang sama. Seperti judul satu: Difabel suarakan inklusi dalam acara HDI, judul kedua: Penyandang disabilitas suarakan inklusi dalam acara HDI, Judul ketiga: Penderita difabel suarakan inklusi dalam acara HDI. Ini memprihatinkan, terlebih aktivitis yang diliput tidak melakukan upaya pelurusan terhadap istilah yang salah.

Kusta dalam pandangan difabilitas

Berdiskusi dengan Ketua Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan (PerDIK) Makassar, Ishak Salim beberapa waktu lalu, tentang konsep difabel-disabilitas. Ia menulis bahwa jika sepakat istilah difabel adalah perbedaan kemampuan, maka jika seseorang menggunakan istilah difabel tidak mengkaitkannya dengan persoalan medis. Menurutnya dalam kajian disabilitas sejak awal, para ahli maupun aktivis difabel memperdebatkan dua istilah, yakni impairment dan disabilitas. Di mana medical model of disability sudah lama menekankan aspek desease (penyakit) sebagai cara melabeli orang. Ia menulis:

Dulu, sebelum konsep disabilitas dirumuskan menjadi International classification of functioning, health and disabiity (ICFHD)-sekarang diadposi oleh UNCRPD- model medik menggunakan International Classification of Desease (ICD) yang disusun sampai 10 seri sebelum disempurnakan menjadi International classification of disability, impairment, disability and handicap (ICIDH). Jadi fokusnya pada impairment atau kondisi tubuh yang mengalami disfungsi berdasarkan kategori biomedik.

Pendekatan ini lalu dikritik oleh UPIAS-gerakan disabilitas di inggris-yang mengatakan bahwa impairment bukan sebab orang jadi tidak mampu. Lalu diajukan konsep disabilitas, sebagai bentuk penidakmampuan yang bersumber dari aspek sosial. Orang Inggris menyebutnya disabled people-orang-orang yang didisabelkan oleh aspek di luar dirinya.

Jadi impairment tidak jadi masalah, sebagaimana pandangan medik lebih menonjolkan kondisi tubuh seseorang. Lalu masuk model Human rights of disability, yang mengadopsi pendekatan berbasis hak, sehingga lahirlah UNCRPD dan merembet ke SDGs. Selanjutnya, masih menurut Ishak:

Jika menggunakan konsep UN-CRPD atau ICF, disabilitas adalah konsep yang berkembang yang merupakan hasil interaksi antara orang dengan impairmentnya (bukan berarti kelemahan atau ketidakmampuan) dengan lingkungan dan perilaku yang membuatnya terhambat untuk berpartisipasi penuh. Disabilitas tidak disebabkan oleh kondisi tubuhnya-misalnya setelah sembuh dari kusta kakinya diamputasi.

Menurut Ishak, itu satu istilah. Jika menggunakan kategori disabilitas di Prancis, disabilitas itu lebih 'politis' yakni disabilitas adalah sebentuk konfrontasi antara (jenis) kemampuan orang dan situasi yang dihadapinya baik dalam situasi makro-seperti sekolah, bandara, pekerjaan, dst-maupun mikro-seperti memotong sayur-sayuran, atau menggunakan papan ketik saat menulis di komputer dan lainnya-dalam hidupnya yang berlangsung terus menerus.

"Itulah yang disebut situasi mencacatkan atau menidakmampukan yang bukan hanya terjadi secara struktural, atau material, tetapi juga budaya," ungkapnya. “Seperti teman-teman yang harus selalu berkonfrontasi di bandara ketika terjadi situasi yang mendisabelkannya (diminta menandatangi surat keterangan sakit). Itu adalah konfrontasi, bukan sekadar interaksi.”

Menilik kaitan kusta dan disabilitas Ishak berpendapat, dampak dari orang yang mengalami kusta setelah disembuhkan hanya sampai pada kategori ICD atau klasifikasi penyakit. Kusta adalah kategori penyakit, bukan disabilitas. Kalau disabilitas, kategori sosial dipakai. Sedangkan difabel, kategorinya adalah manusia seutuhnya, baik dia menggunakan alat bantu untuk bergerak maupun berpikir.

Dalam konteks general orang berkebutuhan khusus menurut Ishak disebut difabel saja. Nanti kalau dibutuhkan penjelasan, maka perlu ditambahkan misalnya sebagai kategori jenis atau beda kemampuannya apa, apakah difabel kinetik (bergerak), atau difabel intelektual, atau difabel penglihatan.

Mengenai kusta, bisa saja orang yang sudah sembuh dari kusta disebut kategori difabel sensorik, tapi bisa juga difabel kinetik jika itu menyerang kakinya atau tangannya, rincinya. "Nah di sinilah perlunya kita merumuskan kategori yang tepat dan supaya bisa konsisten dipahami maknanya dalam pemberitaan," pungkas Ishak. [Ken]

The subscriber's email address.