Lompat ke isi utama
Suasana diskusi dan pembentukan organisasi di desa di kabupaten Gowa

Warga Dua Desa di Kabupaten Gowa Siap Perjuangkan Kelompok Rentan

Solider.id, Gowa- Kelompok rentan di desa Barembeng, kecamatan Bontonompo dan desa Pakatto, kecamatan Bontomarannu membentuk lembaga pelayanan desa. Lembaga ini akan menjadi wadah diskusi dan pengaduan bagi kelompok rentan seperti difabel, perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya.

“Program ini akan berupaya menyelesaikan semua masalah warga desa. Jika mengalami terkendala dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, hukum dan administrasi kependudukan,” kata Masita Syam, Direktur Program Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi, saat ditemui Solider, Minggu (28/1).

Masita melanjutkan, salah satu indikator terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dapat dilihat dari kualitas layanan publik pemerintah. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan. Bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

Pelaksanaan pelayanan publik ini merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam memberikan kemudahan masyarakat menggunakan hak dan kewajibannya. “Pemerintah desa mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pemberian pelayanan publik. Baik atau buruk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan tergantung pada kualitas dan kuantitas,” lanjutnya.

Lembaga kelompok rentan ini berhasil dibentuk setelah melewati diskusi. Menghadirkan fasilitator Lina May dari Koalisi Perempuan Indonesia dan Darwis Rampi, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) kabupaten Gowa.

Warga desa Barembeng sepakat memberi nama lembaga mereka dengan Sipakatau. Diambil dari bahasa Bugis Makassar yang artinya memanusiakan manusia. “Tidak boleh ada diskriminasi. Semua orang punya hak yang sama,” kata kepala desa Barembeng, Nurhadi Haris.

Sementara warga desa Pakatto sepakat mengambil nama Assamaturu. “Artinya kurang lebih bergerak dan berjuang bersama-sama,” kata sekretaris desa Pakatto Buyuti, Daeng Kanang.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa mengelola pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Kementerian Dalam Negeri RI juga telah menerbitkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa.

Permendagri tersebut mengatur tentang urusan pemerintahan desa dalam melayani kepentingan masyarakat desa. Lahirnya SPM Desa bermaksud mendekatkan, mempermudah, transparansi dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tapi masih banyak masyarakat yang tidak paham. Pemerintah desa juga bingung menjalankan program pemberdayaan. Karena tidak ada data pasti mengenai jumlah kelompok rentan,” kata Darwis Rampi.

Masalah Kelompok Rentan

Hasil diskusi yang digelar Yasmib Sulawesi melalui Program Peduli. Diperoleh beberapa catatan permasalahan yang sering dihadapi kelompok rentan. Salah satunya seperti, tidak adanya akses bagi difabel  dalam ruang publik. “Kantor-kantor masih banyak menggunakan tangga biasa. Tidak ada tangga khusus disabilitas,” kata Kamaruddin, Ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gowa.

Selain itu difabel juga masih mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, sulit mendapatkan jaminan sosial kesehatan, pendidikan. Menurutnya, hal tersebut berdampak negatif terhadap difabel. “Kami sudah usulkan agar pemerintah kabupaten Gowa segera membuat Perda perlindungan disabilitas,” jelas Kamaruddin.

Kamarudin berharap, hadirnya lembaga pelayanan kelompok rentan di setiap desa diharapkan menjadi solusi atas permasalahan masyarakat desa. Lembaga ini akan dikelola oleh warga yang sudah dilatih. Kepala Desa akan memberikan Surat Keputusan (SK) demi legalitas lembaga. Sekaligus sebagai Pembina lembaga.

“Selanjutnya lembaga akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga atau instansi pemerintah yang mengurusi layanan publik,” sambung Masita. Lembaga tersebut juga mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan desa dan menjadi kontrol masyarakat kepada pemerintah.

Pelayanan dimaksud tentu saja yang responsif gender dan inklusif. Sehingga tidak ada lagi kelompok yang tertinggal, termasuk kelompok disabilitas. Salah satu hal yang terkadang belum ditemukan di tingkat desa, ketersediaan fasilitas atau wadah khusus bagi masyarakat. Mendapatkan informasi maupun menyampaikan keluhannya yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga masyarakat.

“Khususnya perempuan, anak, dan difabel serta kelompok rentan lainnya. Kehadiran lembaga ini akan sangat penting mewujudkan Gowa sebagai Kabupaten Inklusi,” kata Masita. [Nur Syarif Ramadhan]

The subscriber's email address.