Lompat ke isi utama
Ikon 17 golas SDGs

Perpres No 59 tahun 2017, Modal untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Solider.or.id, Yogyakarta- Upaya mewujudkan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), presiden Joko Widodo pada 4 Juli 2017, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Perpres yang diundangkan pada 10 Juli 2017 tersebut, dimaksudkan untuk menekankan partisipasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan, ketersediaan data oleh Badan Pusat Statistik, serta pengalokasian anggaran di APBN dan APBD. Di mana Kementerian Bappenas ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan SDGs.

Perpres juga sebagai tindak lanjut kesepakatan Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development guna mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim.

Sekretaris SDGs Bappenas, Priyanto Rohmatullah menjelaskan, Perpres telah menetapkan 17 goals dan 169 target. Selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. “Selanjutnya akan dijabarkan dalam peta jalan (road map) TPB, Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan,” katanya pada lokakarya penyusunan kerangka RAN SDGs yang digelar bersama Ohana, pada Rabu (10/1).

Lebih lanjut Priyanto mengatakan penyusunan hingga penetapan peta jalan TPB tahun 2016-2030 diberikan waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, RAN TPB tahun 2016-2019 paling lama 6 (enam) bulan dan RAD TPB 2016-2019 paling lama 12 (dua belas) bulan. Kerangka penyusunan RAN yang tengah digodog dalam lokakarya yang dimotori Ohana. “Saat ini RAN SDGs sudah dalam penggodogan, adapun dua agenda lain yakni penyusunan road map dan RAD, ditargetkan akan diselesaikan pada bulan Juli 2018,” lanjut Priyanto.

TPB memuat tujuan dan sasaran global 2016 sampai 2030 yang bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tercapainya TPB bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Melainkan juga menjadi tanggungjawab organisasi masyarakat (CSO), filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya. Di mana Kementeri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai kepala sektornya.

Guna evaluasi dan monitoring TPB secara nasional, Bappenas menyusun RAN SDGs. Selanjutnya, dalam mencapai sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD berjangka 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayah masing-masing.

Dalam lampiran Perpres 59/2017 menguraikan tujuan global, sasaran global dan sasaran nasional RAN SDGs yang akan dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga terkait. Sebanyak 17 tujuan (goals) dalam SDGs, sebagai berikut:

(1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun, (2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, (3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, (4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, (5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, (6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, (7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, (8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, (9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, (10) Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara, (11) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, (12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, (13) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, (14) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, (15) Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti-kan kehilangan keanekaragaman hayati, (16) Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, dan (17) Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. [Harta Nining Wijaya]

The subscriber's email address.