Lompat ke isi utama
Siaran Pers terkait Wokshop Penyusunan Matrtiks RAN yang diselenggarakan oleh OHANA, di Indies Heritage Hotel

Ohana Menyelenggarakan Lokakarya Penyusunan Kerangka Rencana Aksi Nasional SDGs

Solider.or.id, Yogyakarta- Organisasi Harapan Nusantara (Ohana) bekerja sama dengan Invit dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyelenggarakan lokakarya penyusunan kerangka Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainability Development Goals (SDGs).

Lokakarya diselenggarakan selama tiga hari, 9-11 Januari 2018, Yogyakarta (10/1). Dalam konferensi pers Direktur Eksekutif Ohana, Risnawati Utami menyampaikan, tujuan diselenggarakan lokakarya dalam rangka meningkatkan partsipasi organisasi difabel (DPO), terkait pembuatan RAN dan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Selain itu, lokakarya juga bermaksud menyambut komitmen baik Pemerintah Daerah (Pemda) DIY karena membentuk sekretariat SDGs. Serta mendukung pembuatan RAD DIY, di mana draft RAD saat ini siap didiskusikan bersama dengan CSO dan DPO di DIY. Menurut Risna, langkah baik Pemda DIY tersebut merupakan sebuah pemantik yang sangat baik.

“Pemda DIY sudah menunjukkan partisipasinya dalam mewujudkan SDGs. Untuk itu, DPO dan CSO juga harus aktif,” lanjut Risna “Pembangunan tidak akan berperspektif disabilitas jika tidak ada keterlibatan penyandang disabilitas. Untuk itu Trust building (membangun kepercayaan) antara pemerintah dan DPO harus dikembangkan.”

Risna berharap advokasi yang dijalankan di DIY dapat dijalankan pula di berbagai wilayah di Indonesia. Hasil penyusunan kerangka RAN, khsusnya RAD nantinya akan diaudiensikan ke Gubernur dan jajarannya. Sehingga Pemda DIY segera memiliki RAD waktu dekat.

Tidak satupun tertinggal                                

Priyanto Rohmatullah, Sekretaris SDGs Bappenas mendukung setiap upaya pelaksanaan SDGs. Mulai dari penyusunan perencanaan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Dukungan juga diwujudkan dalam mendorong adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017. Perpres  tersebut merupakan salah satu legal standing bagi SDGs yang belum dipunyai negara-negara lain.

Bappenas juga mengaku telah merancang segala perencanan pembangunan nasional, yang mengamanatkan seluruh rencana kerja pemerintah pada 2019 diarahkan untuk mencapai SDGs. Pencaiapain SDGs dituangkan dalam RAN, di mana seluruh stakeholder diharapkan dapat berpartsisipasi langsung. Dua dokumen lain dalam proses persiapan, yakni penyusunan road map (peta jalan) dan RAD diharapkan rampung paling lambat Juli 2018.

Dwi Ariyani dari DRF berharap daerah bisa menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan SDGs. Selebihnya memiliki komitmen yang kuat dalam pencapaian 17 goals dalam SGDs. Harapannya, DPO dapat menjadi mitra yang sejajar dengan pemerintah di daerah. Utamanya, pada agenda pemerintah Indonesia berikutnya ialah tersususnnya RAD sebagai pelaksanaan SDGs.

“Dengan tersusunnya RAN dan RAD ini nantinya diharapkan SGDs benar No One Leave Behind atau tidak satupun yang ditinggalkan,” pesannya. [Harta Nining Wijaya]

The subscriber's email address.