Lompat ke isi utama
suasana diskusi RPP di Malang

Pentingnya Unit Layanan Disabilitas per Kecamatan di Kota Malang

Solider.or.id, Malang - Forum Malang Inklusi (FOMI) meminta Pemerintah Kota Malang mendirikan unit-unit layanan disabilitas (ULD) per kecamatan untuk memastikan terakomodasinya aspirasi masyarakat berkebutuhan khusus. Unit ini akan berfungsi sebagai pusat data dan informasi pengaduan serta kontrol aksesibilitas yang dapat dijangkau secara mudah oleh difabel.

"Kami meminta kepada Pemerintah Kota Malang membuat Unit Layanan Difabel (ULD) disetiap kecamatan guna memudahkan pendataan dan memastikan terpenuhinya hak difabel," disampaikan Pengurus Bidang Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Inklusi FOMI, Rizal Yahya dalam Seminar Nasional Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Sabtu (30/12) di Lantai 6 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam seminar yang difasilitasi Pusat Studi Perancangan Hukum dan Kebijakan Publik (PS PHK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Rizal didampingi Bidang Kependudukan FOMI, Antonius Esthi juga menekankan pentingnya ULD sebagai pusat data, informasi dan aduan warga.

"Difabel sangat beragam, terkhusus untuk difabel atau disabilitas berat, seperti cp quadriplegia, grahita berat dan sedang, tuna ganda, hidrosevalus dan sebagainya, masih banyak yang belum mendapatkan hak pendididikan dan terkurung dalam rumah karena ketidakmampuan baik individu difabel maupun orangtua," kata Esthi sambil menanyakan peran Pemerintah dalam hal ini.

Menanggapi persoalan ini Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji yang hadir ketika itu berjanji akan membuka unit layanan disabilitas di masing-masing kecamatan. Khususnya di bidang pendidikan, unit-unit itu akan menampung keluh kesah atau laporan difabel jika mereka mendapatkan diskriminasi.

“Jadi ketika nanti ada unit di masing-masing kecamatan, pengaduannya bisa segera teratasi. Kenapa itu harus per kecamatan, karena difabel ada hamatan jangkauan. Kalau bisa ke depannya nanti per kelurahan,” terang Sutiaji di hadapan sejumlah media.

Ketua Tim Perumus RPP Dr Aan Eko Widiarto, S.H, M. Hum menambahkan, dalam RPP itu juga ada instruksi agar di dinas pendidikan terdapat unit yang melayani disabilitas. Selama ini, unit-unit itu hanya berada di beberapa sekolah. Ketika ada sekolah yang tidak memiliki unit khusus disabilitas, maka bisa terjadi penolakan terhadap peserta didik disabilitas. Kebijakan ini juga akan diterapkan pada perguruan tinggi.

Latar Belakang Pentingnya Unit Layanan Disabilitas per Kecamatan

Tiga fungsi pokok yang mendasari pentingnya ULD diadakan per kecamatan di Kota Malang, yaitu sebagai pusat pendataan, pusat sosialisasi dan pengaduan, serta pusat kontrol aksesibilitas.

Koordinator FOMI, Kertaning Tyas berpendapat akar persoalan tidak terpenuhinya hak warga berkebutuhan khusus adalah tidak akuratnya data difabel dan belum adanya sistem serta perangkat khusus yang mendata.

"Bermula dari masalah pendataan ketika seorang difabel tidak terdata maka haknya di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan politik terancam hilang. Keberadaannya sebagai warga negara dianggap tidak ada," ungkap Kerta pada sejumlah media dalam aksi Jalan Sehat Hari Disabilitas Internasional 2017 beberapa hari lalu di Jalan Ijen Kota Malang.

Kerta mencontohkan fungsi pendataan berkaitan dengan pelayanan publik. Sebelum pembangunan sebuah jalan misalnya, tim assesment mendata jumlah warga usia produktif, anak-anak dan lansia. Juga mendata jumlah warga laki-laki dan perempuan. Mendata berdasarkan profesi, jumlah petani, PNS, tentara, pelajar, mahasiswa, buruh pabrik dan lainnya. Pendataan diperlukan untuk mengetahui tingkat urgensi dan model sarana prasarana yang akan diakses oleh penerima manfaat terdata.

Dalam kasus ini difabel yang notabenenya sama sebagai warga negara tidak diperhitungkan sebagai penerima manfaat. Hasilnya pun pasti sarana prasarana tidak akses difabel. ULD dalam hal ini sebagai pusat pendataan akan menjadi rujukan antara lain untuk setiap proses pembangunan.

Negara idealnya sebagai

pelayan sekaligus pelindung bagi hak-hak semua warga negara, maka salah satunya dalam konteks ini pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan publik yang dapat dinikmati dan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakatnya tak terkecuali aksesibilitas bagi difabel.

Persoalan lainnya adalah sosialisasi. Negara sudah menjamin hak difabel yang termuat dalam beberapa regulasi namun sosialisasi tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

Survey Yayasan Lingkar Sosial (Linksos) Indonesia pada beberapa kelompok difabel di Malang tahun 2017 menunjukkan bahwa UU Disabilitas Nomor 8 tahun 2016 ternyata lebih populer dari Perda Disabilitas Kota Malang. Sebagian besar responden yang berasal dari beberapa komunitas difabel tersebut menjawab tidak tahu dan tidak pernah membaca Perda Disabilitas kota Malang.

"Dampak dari awamnya informasi adanya Perda Disabilitas adalah ketidakmengertian hak serta kewajiban," ungkap Kerta. Bahkan kebanyakan difabel tidak tahu kemana harus mengadu atau memperoleh informasi. Demikianpun masyarakat sekitar, ketidakberdayaan difabel menjadi hal biasa sehingga tidak menimbulkan solusi dan perubahan apapun. ULD dalam hal ini berfungsi sebagai pusat informasi dan pengaduan.

Berikutnya adalah hambatan mobilitas karena minimnya aksesibilitas. Survey FOMI di Kota Malang (2016- 2017) belum ada satupun fasilitas publik di Kota Malang yang benar-benar sesuai dengan standar aksesibilitas Permen PU Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya secara optimal hak-hak difabel di segala bidang.

Perlu adanya mekanisme yang mengontrol implementasi standar aksesibilitas, diantaranya melalui award bagi yang memenuhinya juga sanksi bagi yang melanggar. Hal ini berlaku bagi seluruh sektor baik Pemerintah maupun swasta.

"Pemerintah sudah pasti tahu tentang regulasi yang mengatur standar aksesibilitas," kata Kerta. Dengan dalih faktor heritage hingga anggaran bangunan lama tidak bisa atau sulit direnovasi. Namun pada kasus bangunan publik baru yang tak akses difabel sudah tentu disebabkan ketidakseriusan pemerintah dalam implementasi peraturan.

Tanpa aksesibilitas masyarakat berkebutuhan khusus sangat mengalami hambatan mobilitas, pemenuhan kebutuhan ekonomi dan lainnya, papar Kerta. Terkait hal ini ULD berfungsi sebagai pusat kontrol aksesibilitas yang berkoordinasi dengan lintas sektor untuk memastikan aksesibilitas fasilitas umum.

Selain tiga fungsi diatas, Kota Malang memang sudah selayaknya segera membangun Unit Layanan Disabilitas di setiap kecamatan sebagai bentuk implementasi serius atas kampanye inklusi selama ini. Mengingat pada tahun 2013, Kota Malang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pertama kota pendidikan inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas.

Di Kota Malang juga terdapat kampus pelopor pendidikan inklusif, akan menjadi paradoks bila kota Malang sendiri kurang ramah terhadap difabel. (Ken)

The subscriber's email address.