Lompat ke isi utama
difabel kursi roda mereview dokumen

Mengundang masukan publik untuk 7 RPP Disabilitas

solider.or.id - Sejumlah organisasi Difabel telah menyelesaikan penyusunan tujuh Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Difabel. Ketujuh RPP tersebut merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, masyarakat Difabel menuntut pemerintah untuk segera merealisasikan adanya 7 RPP turunan UU Disabilitas. Inisiatif pemerintah untuk hanya mengeluarkan satu Peraturan Pemerintah telah menuai penolakan keras dari berbagai organisasi Difabel di sejumlah daerah. Penolakan tersebut, kemudian berujung pertemuan antara masyarakat Difabel dan sejumlah Kementerian / Lembaga pada 11 Agustus 2017 yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Hasil dari pertemuan tersebut adalah kesepakatan bersama bahwa Pemerintah akan mengeluarkan tujuh Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Disabilitas. Selain itu, telah disepakati pula bahwa penyusunan tujuh Peraturan Pemerintah tersebut akan dilakukan dengan kerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas / Difabel.

 

Difabel Konsisten Berkontribusi

Menindak-lanjuti kesepakatan tersebut, sejumlah organisasi Difabel yang tergabung dalam Kelompok Kerja (POKJA) Implementasi UU Disabilitas yang beranggotakan sejumlah organisasi nasional di Jakarta mulai menginisiasi penyusunan tujuh Rancangan Peraturan Pemerintah dengan bekerjasama dengan sejumlah organisasi lain. Pada 24 - 25 Oktober 2017, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), bersama POKJA Implementasi UU Disabilitas dan sejumlah organisasi Difabel, serta perwakilan Kementerian Hukum dan HAM menggelar lokakarya di Yogyakarta untuk menyusun Rancangan RPP Akomodasi yang layak pada peradilan. Seminggu sesudahnya, pada 30 - 31 Oktober 21017,pertemuan yang sama juga dilaksanakan oleh Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA dan YAKKUM untuk mengawali penyusunan RPP Kesejahteraan Sosial dan RPP Pelayanan Publik. Forum tersebut dilanjutkan dengan sejumlah diskusi terfokus yang dilaksanakan untuk melakukan pembahasan dan penyempurnaan sejumlah Rancangan Peraturan Pemerintah lainnya.

 

Menanti Masukan Publik

Hingga saat ini, telah tersusun tujuh Rancangan Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Disabilitas, yang rencananya akan disampaikan kepada masing-masing Kementerian terkait pada bulan Desember 2017. Sejumlah pembahasan penyempurnaan masih akan dilakukan. Tetapi, keterlibatan publik untuk turut membaca dan memberikan masukan atas ketujuh Rancangan Peraturan Pemerintah ini sangatlah penting. Hal ini untuk memastikan agar kepentingan Difabel benar-benar dapat terpayungi oleh Peraturan Pemerintah yang nantinya akan disahkan.

 

Draft tujuh Rancangan Peraturan Pemerintah dapat diunduh di link dibawah ini.

Adapun masukan dapat disampaikan via e-mail ke: pokjaruu@gmail.com

Atau via telepon / WA ke: Fajri Nursyamsi (0818100917) / Maulani Rotinsulu (08128253598)

Atau melalui form berikut,  form ini secara otomatis akan ditampilkan di tabel dibawahnya setelah ada refresh lebih dulu. 

Masukan ditunggu selambat-lambatnya 1 Desember 2017 untuk selanjutnya diproses dalam penyempurnaan naskah Rancangan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

The subscriber's email address.