Lompat ke isi utama
ilustrasi gambar pendidikan inklusi

Diskusi Penyusunan Draf RPP tentang Pendidikan Mengerucut Bahas Tiga Isu Penting

Solider.or.id, Surakarta - pada selasa (7/11) FGD tentang penyususnan draf RPP Pendidikan Inklusif dalam prosesnya mengerucut kepada diskusi kelompok yang dibagi menjadi tiga bahasan yakni pendidikan berbasis institusi, segregasi (SLB) dan pendidikan bersumberdsaya masyarakat. Dalam pembahasan pendidikan berbasis institusi/inklusi, Negara harus menjamin ketersediaan akomodasi yang layak yang terdiri dari guru, kurikulum, aksesibilitas, dan alat bantu. Selain itu,  peningkatan kapasitas guru dan melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah adalah hal yang penting. Sekolah juga melibatkan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pada pendidikan berbasis SLB, isu strategis yang dibahas adalah kurikulum yang belum/tidak setara dengan sekolah umum dan belum adanya kurikulum yang berdasarkan jenis difabilitas. Usulan kepada pemerintah pusat dan daerah melalui kementerian/lembaga/dinas terkait adalah melakukan revisi kurikulum pendidikan khusus (SLB) dengan dua orientasi yaitu pro vokasional dan persiapan ABK ke sekolah reguler (inklusi).

Revisi ini diharapkan melibatkan difabel, orangtua dan pihak terkait dan didesain untuk ragam difabilitas yang berbeda.

Sedangkan pada pendidikan inklusif,  pemerintah dan pemerintah daerah wajib memastikan setiap sekolah baik milik pemerintah maupun swasta mau menerima calon siswa ABD apapun ragam kedifabelannya. Pemerintah wajib membuat atau menugaskan unit layanan yang sudah ada menyusun mekanisme dan prosedur memberikan pembiayaan penuh bagi anak difabel untuk melanjutkan akses pendidikan yang berkualitas di atasnya. 

Pemerintah wajib melakukan sinkronisasi UU tentang Disabilitas dengan Sisdiknas, UU Perlindungan Anak, UU tentang pemerintah daerah yang mengacu kepada PP No. 23/2006 tentang standar kompetensi kelulusan, isi kurikulum, proses belajar mengajar, standar pendidikan dan tenaga pendidik, sarpras, pengelolaan, pembiyaan dan penilaian pada anak.

Sedangkan pendidikan bersumberdaya masyarakat, artinya masyarakat berhak melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan pendidikan secara mandiri dan pemerintah melakukan pendidikan dengan program guru kunjung untuk melakukan capacity building. Pada RPP tentang pendidikan ini diharapkan ada pasal yang mengatur tentang pengakuan negara terhadap upaya-upaya pendidikan oleh masyarakat yang tidak memiliki lembaga legal formal (contoh : sanggra/kurus untuk ABK, PAUD dan TK yang dikelola masyarakat, PKBM).  

Terkait mekanisme pengaturan RPP ini bagaimana, kepada Solider, Sunarman direktur PPRBM Solo mengatakan bahwa sistem akan dari hulu hingga hilir dan bersifat normatif dari teknis implementatif sampai ke SOP (Standar Operasional Pelayanan). Kejelasan program penganggaran perlu ditekankan karena pendekatannya selama ini program base lalu pendekatannya harus menyeluruh.

Siapa saja yang akan mengawal draft RPP tentang pendidikan ini? Pengawalan akan dilakukan bersama dengan Pokja, yang pernah mengalami proses ketika upaya pemerintah membawa sebuah wacana PP Sapu Jagat kemudian gagal. “Kami juga mencoba memberi update ke kementerian pendidikan terus berkoordinasi dengan Bappenas, dan KSP, “jelas Sunarman.

Menurut Sunarman, perwakilan kemudian ikut berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pokja, dengan pihak kementerian dan KSP. (Puji Astuti)

The subscriber's email address.