Lompat ke isi utama
Suasana proses FGD membahas RPP tentang ULD

FGD Draft PP Unit Layanan Difabel : ULD Di Setiap Sektor dan Level, Fisik dan Mainstreaming

Solider.or.id, Surakarta-Berlatar belakang kebutuhan aksesibilitas sesuai dengan pemenuhan hak serta belum berjalannya sistem yang baik antara pemangku kepentingan dari berbagai sektor, maka draft Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Unit Layanan Difabel penting untuk dibahas. Unit Layanan Difabel (ULD) sebaiknya ada di setiap sektor dan level, dari kementerian hingga ke desa.

ULD tidak hanya menyediakan layanan teknis saja melainkan juga mainstreaming, edukasi dan pemahaman. ULD tidak harus masuk ke lembaga struktural, tetapi fungsional dan melekat.

Sektor pariwisata dan olah raga menjadi hal urgen untuk adanya ULD ini. “Ketidaksetaraan antara atlit difabel dan nondifabel, terutama di level provinsi dan kota/kabupaten. Lalu habilitasinya bagaimana? Juga apakah sektor pariwisata sudah akses bagi difabel? Dan yang penting dari itu semua adalah kita perlu baseline informasi,” ujar Edy Supriyanto dari Sehati dalam FGD penyusunan draft RPP Unit Layanan Difabilitas dan Pendidikan UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh PPRBM Solo, 6-7 Nopember 2017.

Sementara itu, Aprilian Bima, mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta berpendapat bahwa Unit Layanan Difabel yang ada di universitasnya belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa Tuli. Bima memberi contoh bagaimana dirinya bersama beberapa pegiat isu difabel dan isu pendidikan mengadvokasi pihak universitas melalui pembantu dekan dan dosen. Bima memiliki kebutuhan untuk penyediaan penerjemah bahasa isyarat namun pihak universitas tidak bisa menyediakan. Akhirnya penyelesaian ditempuh dengan cara Bima memeroleh teman sekelas yang paham bahasa isyarat.

Khambali, Ketua ITMI Kabupaten Karanganyar mengharapkan bahwa RPP ini nantinya juga mengakomodir kebutuhan difabel netra. Pengalamannya sebagai pegiat di Self Helf Group (SHG) yang baru saja melakukan monitoring dan evaluasi atas layanan kesehatan, didapatkan hasil masih belum semua layanan tersebut akses bagi difabel netra. Ketiadaan jalur pemandu di bangunan rumah-rumah sakit, dan puskesmas perlu ditindaklanjuti dengan adanya ULD.

ULD di Tingkat Kementerian dan Daerah, Berbeda namun Harmonisasi

Dalam Undang-Undang No. 8 2016 disebutkan bahwa difabel mempunyai hak untuk mengakses sekolah sampai usia 12 tahun. Ini harus dituangkan dalam ULD. Karena ada dua kewenangan daerah yang berbeda, jadi harus diperjelas. Apakah ULD ini hanya di kementerian atau lembaga ataukah juga melibatkan semua pemangku kepentingan di masyarakat.

“Harapannya di ULD tentang pendidikan kewenangannnya sudah jelas. Besok bisa dibreakdown sampai hal yang teknis. Kita harus memastikan pendidikan ada disetiap jenjang, dan bisa diakses dalam semua siklus kehidupannya,”ungkap Edy Supriyanto memaparkan hasil diskusi kelompok..

Edy menambahkan bahwa terkait dengan inklusi, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya memahami tentang inklusi, masih ada pelabelan. Juga biaya GPK yang dibebankan ke orang tua. Harus ada jaminan bahwa biaya GPK juga dijamin oleh negara. Biaya pendidikan belum mengkaver sampai biaya GPK tadi, di BOS dan KIS. “ULD harus bisa menjadi mediator dan konselor antara orang tua dan penyelenggara pendidikan sendiri,”imbuhnya.

Sunarman, Direktur PPRBM Solo sebagai penyelenggara FGD menutup acara dengan mengatakan bahwa dalam konteks hasil diskusi, karena istilahnya berpikirnya dari makro menjadi mikro berarti juga membentuk departemen. “Jika waktunya memungkinkan sebenarnya akan dilakukan pemahaman dasar dulu untuk menjembatani bagi sebagian peserta yang belum memiliki pemahaman tentang ULD. (Puji Astuti)

The subscriber's email address.