Lompat ke isi utama
suasana Lokakarya Penganggaran Inklusif

Lokakarya Perencanaan Penganggaran Pembangunan Inklusi Resmi Dibuka

Solider.or.id, Yogyakarta - Perwakilan dari Bappeda DIY, Abu Yazid, membuka Lokakarya Perencanaan Penganggaran Pembangunan yang diselenggarakan oleh SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel), Selasa (24/10), di Hotel Cavinton Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Abu Yazid mengatakan bahwa untuk menciptakan pembangunan inklusif secara holistik perlu adanya pengarusutamaan pembangunan yang inklusif.

“Salah satunya adalah dengan mengupayakan kesetaraan gender dalam pembangunan,” ucap Abu Yazid.

Kesetaraan tersebut menurutnya tidak hanya berlaku untuk laki-laki dan perempuan namun berarti pula menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak termasuk kelompok yang rentan dan marjinal, Ia menganggap kelompok tersebut belum memiliki akses untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mendapat manfaat dalam pembangunan.

Sementara itu, Direktur SIGAB, M. Joni Yulianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama dua tahun terakhir, SIGAB telah mengimplementasikan program RIntisan Desa Inklusi (RINDI) melalui Program Peduli dari Asia Foundation.

“Sekarang ada delapan Rintisan Desa Inklusi yang dirintis oleh SIGAB. Ada beberapa desa lain yang mulai mengikuti Rindi, Beberapa sudah mendeklarasikan sebagai desa inklusi,” ucapnya saat memberikan sambutan di acara ini.

Ia menambahkan pentingnya proses inklusi diharapkan bisa dibawa dari tingkat desa ke tingkat yang lebih tinggi, yakni kabupaten.

“Perancangan inklusi sudah dimulai dari desa. Harapannya, perancangan tersebut bisa naik ke tingkat kabupaten,” tambahnya.

Senada dengan Joni, Sekertaris Daerah Kulonprogo, R.M. Atsungkoro, menyatakan bahwa cita-cita inklusi seharusnya sudah ada di seluruh desa. Menurutnya, Bappenas seharusnya menekankan pada ketentuan Undang-undang akan hal itu.

“Di Kulonprogo, delapan puluh tujuh desa sudah harus siap untuk menjadi desa inklusi tahun depan, tidak hanya enam desa saja,” ungkapnya.

Ia meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di DIY untuk memperhatikan inklusifitas.

“Difabel harus ikut serta secara aktif dalam perencanaan penganggaran pembangunan,” tambahnya.

Ia lalu berharap dengan turut hadirnya perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dari Kabupaten Kulonprogo, mereka bisa lebih aktif dalam merancang penganggaran yang inklusif. 

Lokakarya ini akan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 24-26 Oktober 2017 dengan peserta 24 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dari Kabupaten Sleman dan Kulon Progo. (Yuhda)

The subscriber's email address.