Lompat ke isi utama
gerakan ekonomi difabel di kelompok kerja disabilitas lingkar sosial

Gerakan Ekonomi Difabel di Malang, Hambatan dan Persoalannya

Solider.or.id, Malang - Kesadaran difabel untuk berkumpul dan berorganisasi di Malang cukup baik  Mereka berasal dari berbagai ragam difabel. Selain berkumpul berdasarkan difabilitas, ada pula yang berorganisasi berdasarkan hobi seperti otomotif, musik dan teater, serta kewirausahaan. Masing-masing telah tergabung dalam beberapa komunitas.

 Kesadaran berorganisasi ini juga dibarengi oleh semangat kemandirian. Seperti yang dilakukan Kelompok Kerja Disabilitas Lingkar Sosial. Mereka membiayai kebutuhan kelompok secara swadaya. Ditilik dari sisi sosial komunitas tersebut telah menjalankan fungsi dan perannya dengan baik,  Namun anggota kelompok ini masih memiliki sejumlah persoalan, salah satunya persoalan ekonomi. Hak mereka untuk memperoleh kemandirian ekonomi belum terpenuhi.

"Secara rutin kami berkumpul untuk saling belajar dan berlatih serta berproduksi bagi yang sudah mampu," tutur Koordinator Kelompok Kerja Disabilitas Lingkar Sosial, Widi Sugiarti disela kesibukan aktivitasnya. Ia menjelaskan seluruh biaya pelatihan dan produksi diupayakan secara mandiri.

"Sebenarnya sih butuh modal untuk mengembangkan kelompok kerja juga pelatihan manajemen," tutur Widi panggilan akrabnya. Tapi belum pernah mengajukan permohonan modal kepada pemerintah maupun Coorporate Sosial Responbility (CSR), imbuh Widi.

Persoalan yang mendasar, kata Widi bagaimana memulai terhubung dengan akses permodalan dan pelatihan. Dikatakannya tentang aktivitas kelompok kerja ini, pemerintah daerah sudah mengetahui melalui penyampaian pengurus pada beberapa kesempatan seperti pertemuan dengan Dinas Sosial, hearing dengan DPRD kabupaten Malang, serta musrenbang.

"Harapannya sih kami mau banget disambangi dinas-dinas terkait karena untuk menyambangi dinas kami tak cukup waktu dan tenaga. Apalagi aksesibilitas transportasi dan fasilitas umum pun cukup menghambat mobilitas kami. Persoalan bagaimana membuka akses permodalan dan pelatihan yang sesuai pun rasanya bukan hanya masalah kami saja melainkan persoalan banyak komunitas, " tukas perempuan yang juga aktif mendampingi masyarakat difabel kusta ini.

Senada disampaikan Ketua Komunitas Rumah Sahabat (KRS) Akhiles Kako, "Kami sudah terdaftar di Pemerintah, tapi ya terdaftar saja belum pernah ada kegiatan bersama melalui program yang berkelanjutan." tuturnya sambil menunjukkan surat keterangan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang.

"Setiap hari kami jualan kerupuk keliling di Malang, di waktu luangnya latihan musik," imbuh salah seorang anggota KRS yang bernama Agung, pria berusia 30 tahun  celebral palsy dan low vision ini setiap hari bersama anggota lainnya, Yudi difabel netra berjualan kerupuk keliling. Agung naik kursi roda sambil membawa kerupuk, Yudi yang mendorong.

"Ya butuh modal tapi caranya gimana, sementara ini pakai modal sendiri, latihan juga sendiri, " terang pria yang mengaku pernah terjungkal masuk selokan (efek kehilangan pandangan) serta korban tabrak lari saat jualan di sepanjang jalan raya.

Menilik kasus ini Direktur LBH Disabilitas, Hari Kurniawan menilai bahwa hak difabel di bidang ekonomi belum terpenuhi. "Permodalan dan pelatihan kerja termasuk dalam hak ekonomi, " kata Wawa panggilan akrabnya. Ia menegaskan, Pemerintah harus membuka akses permodalan dan membantu pemasaran serta menyelenggarakan pelatihan manajemen bisnis bagi mereka. "Jalannya (ya) advokasi ke Pemerintah," tukas anggota Dewan Pendiri Forum Malang Inklusi ini.

Lebih lanjut secara terpisah Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Joni Yulianto menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan upaya pemberdayaan dan kemandirian terhadap masyarakat yang kurang berdaya secara ekonomi terlepas dari difabel atau bukan.

"Dilihat dari inisiatifnya kelompok ini (Lingkar Sosial- red) telah melakukan upaya yang semestinya menjadi kewajiban pemerintah yaitu upaya pemberdayaan dan kemandirian terhadap masyarakat difabel, " nilai Joni.

"Akses yang selama ini tertutup harus dibuka sebagai hak difabel," tegas Joni. Yang perlu dilakukan, menurutnya kelompok difabel harus memperjelas kebutuhan pengembangan yang diperlukan serta tujuan komunikasi misalnya dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (disperindagkop) supaya pemerintah tidak berasumsi suatu komunitas sudah mampu berdaya sendiri padahal masih memerlukan penguatan.

Ada beberapa aturan misalnya standar nasional keuangan inklusif, terang Joni Yulianto bahwa Pemerintah dan lembaga keuangan harus membuka peluang-peluang pada kelompok rentan termasuk difabel untuk memperoleh jasa keuangan antara lain permodalan. Tak terkecuali difabel tentu dengan kewajiban yang sama misal membayar kembali dan sebagainya. (Kertaning Tyas)

The subscriber's email address.