Lompat ke isi utama
Diskusi terfokus antara Tim Advokasi Difabel dengan satuan kerja Perangkat Daerah

Tim Advokasi Difabel Kabupaten Klaten Butuh Kerjasama dengan SKPD

Solider.or.id, Klaten- Dewi Krisnawati, anggota Tim Advokasi Difabel (TAD) kabupaten Klaten mengatakan bahwa pihaknya masih memerlukan kerjasama antar Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam implementasi Perda Difabel. Perda dengan  nomor 2 tahun 2011 dan Perbup nomor 22 tahun 2015 ini telah disosialisasikan di 26 kecamatan.

"Di lapangan masih ditemui diskriminasi dan meski telah ada sekolah inklusi, masih terkendala guru pendamping dan sarana serta prasarana," ungkap Dewi di depan peserta diskusi terfokus bertema mendorong kedaulatan politik difabel untuk wujudkan pembangunan inklusif di RM Bu Mayar, (17/12).

Banyak Difabel Klaten Belum Ber-KTP

Dalam diskusi tersebut dibahas beberapa masalah yang dialami difabel, di antaranya mengenai ketiadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurut keterangan dari M. Ansori, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten, sementara jumlah 11 ribu difabel yang ada di Klaten, hanya 200 lebih yang terdata pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada yang lalu, sedangkan partisipasi difabel berjumlah 147 pemilih.

Sementara itu, Wening Swasono, moderator diskusi menandaskan dari beberapa pernyataan bahwa kenyataaan difabel tidak masuk dalam platform atau visi misi dari para paslon pada pilkada yang telah berlalu. Ini menunjukkan bahwa perlu kerja keras dari difabel sendiri dan partai politik, serta organisasi difabel dalam pengarustamaan difabilitas.

The subscriber's email address.