Lompat ke isi utama

Siapa Capres yang Peduli Difabel?

Indonesia sedang merayakan pesta demokrasi. Tahun 2014 menjadi momentum pergantian pemimpin negera yang baru menikmati terbukanya kran demokrasi setelah 1998. Menjadi seorang Indonesia, harus siap pula menjadi penikmat pesta yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali ini.

Pemilu legislatif telah usai, sekarang menjadi pemilihan presiden yang menyita perhatian masyarakat Indonesia.  Presiden baru yang diharapkan seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya adalah difabel, dapat memberi perubahan ke arah cita-cita negara yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pengalaman penulis di lapangan, ternyata masih banyak difabel yang belum bisa menentukan mana capres yang memiliki kepedulian terhadap difabel. Antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo dianggap belum memiliki perhatian terhadap keberadaan difabel. Dalam kampanye yang diselenggarakan kedua kubu di masing-masing daerah di Indonesia, mereka masih membahas kesejahteraan, hukum dan kemakmuran rakyat secara umum. Itu tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan pemilu capres pada 2004 dan 2009 di mana semua kandidiat menjanjikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kenyataannya masih jauh dari harapan, khususnya harapan para difabel.

Kedua kandidat capres ini masih memiliki gambaran umum tentang keberadaan difabel, yaitu memberi perhatian atas keberadaan difabel. Itu tidak berbeda dengan yang dijanjikan kepada masyarakat nondifabel. Perhatian yang dimaksud masih dalam gambaran umum, belum secara terperinci mampu menjelaskan seperti apa bentuk dan konkretnya nanti. Lalu muncul pertanyaan, apakah kedua capres memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang difabel? Setidaknya, apakah mereka mengerti kenapa saat ini terdapat istilah difabel bukan penyandang cacat?

Konvensi undang-undang disabilitas dari PBB telah mengantarkan paradigma baru terhadap keberadaan difabel di Indonesia. Jika dulu difabel masih dianggap sebelah mata, maka untuk dekade ini dan selanjutnya masyarakat perlu menyadari kalau difabel adalah bagian dari keberagaman kehidupan di atas bumi ini. Tak jauh berbeda atas keberagaman suku, warna kulit, Bahasa, atau yang lainnya. Difabel adalah bagian di dalamnya yang memiliki hak yang sama pula sebagai manusia seutuhnya. Hal ini seharusnya diketahui oleh masing-masing capres yang sedang bertanding saat ini. Pengetahuan seperti itu sangat diperlukan untuk membangun suatu kerangkan perbaikan dalam memenuhi hak-hak difabel di Indonesia.

Dicari: Presiden Berperspektif Difabel

Dalam pemberitaan nasional, kedua capres saling menarik perhatian masyarakat untuk memilihnya. Jokowi dengan caranya yang merakyat dan blusukkan, sementara Prabowo memanfaatkan transportasi udara untuk menjangkau daerah-daerah di Indonesia. Seperti diberitakan VIVA dengan judul “Prabowo Janji Bantu Penyandang Difabel” pada Selasa( 17 Juni 2014), Prabowo berjanji akan memperhatikan keberadaan difabel jika ia terpilih kelak. Perhatian yang dimaksud masih dalam katagori kesejahteraan umum. Belum bisa dipastikan kalau cara untuk mewujudkan kesejahteraan itu adalah dengan cara memberikan kepastian hukum atau tersedianya akses bagi difabel. Sementara Joko Widodo atau Jokowi justru mendapat dukungan dari kelompok difabel di Solo. Hal itu seperti diberitakan oleh merdeka.com yang berjudul “Dinilai merakyat, Jokowi didukung kaum difabel Solo” pada Sabtu (7 Juni 2014). Masyarakat Solo, yang notabene merupakan kampung halaman Jokowi, menganggap Jokowi memiliki kepedulian terhadap difabel. Namun sayangnya, kepedulian yang diharapkan itu keluar dari persepsi para pendukung, bukan keluar dari ucarapan Jokowi sendiri.

Seluruh difabel yang berada di Indonesia begitu haus akan hadirnya suatu keadilan bagi difabel di Indonesia. Sekitar 37 juta jiwa difabel di Indonesia patut harap-harap cemas jika ternyata presiden yang dipilih mendatang tak memberi perubahan atas kondisi difabel saat ini yang sering terlanggar hak-haknya sebagai warga negara. Kecermatan dalam memilih capres harus terus ditingkatkan, bukan hanya bagi difabel, masyarakat pada nondifabel juga perlu mencermati. Satu hal yang pasti adalah jika di antara keduanya nanti terpilih, perubahan menuju arah yang lebih baik dari segala aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia bisa terwujud.

The subscriber's email address.