Lompat ke isi utama
Diskusi Terfokus "Pemilu 2014 dan Partisipasi Politik Difabel"

Pemilu 2014, Diharapkan Dapat Memenuhi Hak-hak Difabel

Solider.or.id.Yogyakarta. Dalam menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) bekerja sama dengan The Asia Foundation menggelar diskusi kelompok terfokus antar organisasi penyandang disabilitas (OPD) dengan tema “Pemilu 2014 dan Partisipasi Politik Difabel”. Diskusi bertempat di Hotel Gowongan In, Sabtu (14/12/2013).

Tujuan diskusi adalah menumbuhkan kesadaran di kalangan difabel akan hak-hak sipil politiknya, dan menyuarakan hak serta aspirasi difabel. Meningkatkan kemapuan difabel dalam melakukan penilaian atas peserta pemilu yang layak dipilih, dan dapat menentukan hak pilih secara berdaulat. Terwacanakannya di kalangan masyarakat luas, khususnya partai politik dan peserta pemilu akan isu-isu difabel, pentingnya keterlibatan politik difabel dalam kancah demokrasi dan pembangunan.

Diskusi ini menghimbau agar difabel dapat mengambil peran dan partisipasi dalam politik. Sebab dengan berpolitik akan mengakibatkan posisi tawar menawar penyandang disabilitas dalam produksi kebijakan publik dan pembangunan.

Diskusi yang dihadiri oleh 15 peserta perwakilan OPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diawali dengan sharing pengalaman tentang pelaksanaan pemilu yang pernah dialami oleh masing-masing perwakilan yang hadir. Dari sharing disimpulkan bahwa masih terdapat hak-hak politik difabel yang belum dipenuhi bahkan dilanggar oleh negara.

Pelaksanaan Pemilu dari tahun ke tahun masih saja belum sepenuhnya melibatkan partisipasi difabel. Pelanggaran dan pengabaian  terhadap difabel masih saja terjadi dii mana-mana. Diantaranya, masih ditemukan kasus difabel yang tidak terdaftar selama tiga kali pemilu, Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum akses bagi difabel.

Ditemukan pula petugas TPS tidak paham terhadap tugasnya, kasus terjadi pada TPS 08 Kulon Progo, petugas tidak bersedia memasangkan surat suara pada plat bagi difabel netra, dengan alasan untuk menjaga kerahasiaan suara pemilih. Sehingga difabel netra harus memasang sendiri, dan terbalik sehingga mengakibatkan gugurnya suara pemilih. Sebaliknya di TPS lain ketika tuli minta bantuan  bagaimana cara mencoblosnya, yang terjadi semua panitia masuk sehingga proses pemilu yang rahasia justru tidak berjalan dalam kasus ini.

Sosialisai terhadap difabel tentang siapa calon yang akan dipilih, visi dan misinya juga tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), selama ini difabel harus aktif mencari informasi sendiri. Demikian juga dengan sosialisai tentang cara memilih juga belum dilaksanakan pada semua jenis difabilitas, media yang digunakan untuk sosialisi belum menyesuaikan dengan jenis disabilitas.

Hak yang sama untuk memilih dan dipilih pun belum dapat terpenuhi. Undang-undang No.42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pasal (5) menyatakan bahwa persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah mampu secara rohani dan jasmani. UU ini berdampak negatif pada difabel dan bertentangan dengan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, pasal 29 yang mengatur partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan berpolitik termasuk hak memilih dan dipilih. Masih terdapat persoalan-persoalan lain yang menghalangi partisipasi difabel dalam berpolitik.

Diharapkan setelah diskusi ini tersedia ruang dialog antar OPD untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan dinamika politik, teridentifikasinya pikiran dan pengalaman anggota OPD dan penyandang disabilitas lainya untuk mengikuti pemilu dan proses pemilu 2014, serta tersedianya sejumlah rekomendasi dari OPD berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2014 yang meliputi aspek partsipiasi politik difabel, mainstreaming isu disabilitas dalam pemilu, dan aksesibilitas pemilu.

The subscriber's email address.