Lompat ke isi utama

Implementasi Sekolah Inklusi Masih Mandek

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2013 tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Yogyakarta yang berakhir tanggal 10 Juli kemarin, masih menyisakan masalah. Penyelenggarannya masih kental diskriminasi kepada kelompok difabel, padahal kota Yogyakarta sudah menjadi kota inklusif. 

Tiga orang alumni MTs Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (Yaketunis) Yogyakarta, yaitu Fajar Baskoro Ajie, Rusdi Pesinta Bangun,dan Tio Tegar Wicaksono gagal diterima di sekolah inklusi. Kedua sekolah tujuan, SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta dan SMA 1 Sewon Bantu, yang notabene adalah sekolah inklusi, menolak pendaftaran kelompok difabel.

Seperti berita yang telah dilansir sebelumnya, Kepala MTs Yaketunis, Agus Supriyanto, M.Pd. mengatakan, alasan kedua sekolah tersebut tidak menerima ketiga siswa tersebut adalah tidak adanya Guru Pendamping Khusus (GPK).

Kasus penolakan ketiga siswa difabel ini ternyata tidak diketahui oleh pihak dinas provinsi selaku penanggung jawab sekolah inklusi. Siti Nuril Hidayati, selaku Kepala Seksi Pendidikan Luar Biasa (PLB) Dinas Pendidikan Provinsi DIY mengatakan bahwa semestinya sekolah tidak boleh menolak anak-anak berkebutuhan khusus tersebut.“Mestinya tidak ditolak. Kalau persoalan guru atau fasilitas itu bisa dikoordinasikan oleh Pemda, juga dengan kami selaku dinas provinsi,” papar Nuril.

Nuril menambahkan pendapatnya bahwa tidak ada perbedaan dalam proses penerimaan siswa berkebutuhan khusus dalam proses seleksi. “Pada dasarnya juga tidak ada perbedaan ketika proses mendaftar. Hanya perlu surat pengantar dari sekolah sebelumnya,” imbuhnya.

Tidak tersedianya fasilitas seringkali menjadi alasan sekolah untuk menolak siswa difabel. Hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan penolakan karena status Kota Yogyakarta sebagi kota inklusif. Ketika suatu kota sudah menyandang kota inklusif, maka seluruh elemen baik pemerintahan maupun badan hukum harus membuka akses bagi seluruh masyarakatnya.

Status kota inklusif sendiri sudah dipayungi Pergub No.21 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif.  Pasal 2 point a menerangkan bahwa terselenggaranya pendidikan inklusi sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.

Kotamadya Yogyakarta yang belum lama ini menjadi tuan rumah High Level Meeting for Inclusive Meeting  ini juga sudah memiliki peraturan daerah tentang kota inklusif, termasuk aturan tentang sekolah inklusif. Hal itu sebagai salah satu upaya pengarusutamaan kesetaraan dan perjuangan hak penyandang disabilitas. Namun, kedua payung hukum tersebut belum mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, khususnya kelompok difabel yang mempunyai kebutuhan pendidikan yang inklusif.

Minimnya Guru dan Aksesibilitas

Dasar argumen penolakan penerimaan siswa difabel yang berupa minimnya ketersediaan GPK erat kaitannya dengan jumlah guru PLB secara keseluruhan. Nuril menyatakan bahwa jumlah guru PLB  masih sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus. Persoalannya,  jumlah GPK yang tersedia sekarang ini masih diprioritaskan untuk SLB.

“Ketika kita harus mencarikan GPK, otomatis itu kita ambil dari SLB, padahal porsi guru di SLB saja masih kurang. Jumlah SDM yang minim juga menjadi kendala dalam proses pendidikan inklusif ini,” ujarnya.

Selain permasalahan sedikitnya jumlah GPK, aksesibilitas sekolah inklusi juga masih jauh dari harapan. Hal ini tergambar masih banyaknya letak sekolah inklusif yang susah diakses dan wilayah yang sempit.

Negara sering absen dalam perannya sebagai agen terdepan dalam kemajuan masyarakatnya. Rakyat seringkali menemukan kebuntuan dalam mencari solusi. Pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini, seperti SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, ataupun SMA 1 Sewon Bantul tidak bisa ditemui.

The subscriber's email address.